Anies Copot Pejabat DKI Gegara Colosseum, PDIP DKI: Tak Objektif

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono (Rachman Haryanto/detikcom)

Jakarta - Buntut kasus penghargaan untuk diskotek Colosseum, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mencopot Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali. Fraksi PDIP DPRD DKI mengkritik keputusan Anies tersebut.

"Masa keputusan final ada di tangan gubernur, tapi yang dicopot adalah kepala dinasnya? Kan nggak objektif juga itu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Rabu (18/12/2019).

Diskotek Colosseum mendapat penghargaan Adikarya Wista 2019. Menurut Gembong, pemberian penghargaan ke Colosseum itu tidak semata-mata merupakan keputusan Alberto, melainkan lewat persetujuan Anies Baswedan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika Plt Kepala Dinas Pariwisata mengambil keputusan untuk memberikan penghargaan kepada Colosseum, itu bukan kebijakan tuggalnya Plt Kepala Dinas. Yang mengeksekusi kan atasan Plt Kepala Dinas," ujar Gembong.

Soal ini, ada tanda tangan Anies dalam penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada diskotek itu. Namun, tanda tangan itu bukan tanda tangan langsung (tanda tangan basah) yang dibubuhkan tangan Anies, melainkan sekadar cetakan. Gembong melihat itu tidak bisa menjadi pembenaran bahwa Anies tidak berperan dalam pemberian penghargaan kepada diskotek itu.

"Ya apa pun itu, final keputusannya ada di atasan kepala dinas. Final keputusannya di tangan gubernur. Katakanlah kepala dinas salah memberi masukan, tapi finalisasi keputusan di tangan gubernur," ujarnya.

Alberto bukanlah pejabat pertama yang dicopot Anies karena ada masalah. Ada Lurah Jelambar Agung Triatmodjo yang dicopot usai mencuat kasus kontroversial para honorer K2 dan non-K2 DKI di Kelurahan Jelembar masuk got sebagai tes fisik bekerja. Gaya pecat-memecat ini dinilai Gembong membuat takut anak buah gubernur untuk berkreasi.

"Kalau terlalu sering, orang yang melakukan kesalahan dicopot, itu berbahaya juga. Akhirnya orang takut mengambil keputusan. Akhirnya yang dikerjakan bukan terobosan, tapi kerjaan rutin saja," ujar Gembong.

Soal tanda tangan yang dibubuhkan dalam penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk diskotek Colosseum, Anies menjelaskan itu hanyalah tanda tangan cetakan yang dibikin secara banyak untuk penghargaan. Itu adalah hal yang wajar. Sekda DKI Saefullah menyampaikan pemberian penghargaan itu adalah keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan SK Nomor 388 Tahun 2019. Semua proses, kata Saefullah, ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk diskotek Colosseum menuai protes. Pemprov DKI Jakarta kemudian memutuskan membatalkan penghargaan tersebut.

Halaman 1 2

Selanjutnya