Politikus Diduga Terlibat Korupsi di Kemenag, Komisi VIII: Buka Faktanya

Wakil Ketua (Waka) Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily (Dok. detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua (Waka) Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan publik tak perlu berspekulasi terlalu jauh soal dugaan keterlibatan politikus dalam korupsi di Kementerian Agama (Kemenag). Ace meminta publik mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Soal dugaan uang itu mengalir ke para politisi, tentu kita tak perlu berspekulasi lebih jauh. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Silakan buka fakta hukumnya tentang siapa-siapa politisi yang dimaksud," kata Ace kepada wartawan, Selasa (17/12/2019).

Ace merasa prihatin atas penetapan seorang mantan pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag. Ace mengatakan kasus tersebut adalah kasus lama yang terjadi beberapa tahun lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira kami Komisi VIII sangat prihatin atas kembali ditetapkannya dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium alat pendidikan di Kementerian Agama dengan tersangka pegawai Ditjen Pendis Kementerian Agama RI. Kasus ini kan sebetulnya kasus lama, tahun 2011," ujarnya.

Ace mengatakan selalu mengingatkan Kemenag untuk berhati-hati dalam melaksanakan program anggaran. Apalagi, menurut dia, Kemenag seharusnya menjaga moral dan integritas bangsa.

"Kami sebagai mitra kerjanya tentu selalu mengingatkan Kementerian Agama agar selalu hati-hati dalam pelaksanaan program dan anggaran. Kami selalu mewanti-wanti dan bersikap kritis kepada Kementerian Agama agar dalam menjalankan program selalu menunjukkan integritasnya. Apalagi Kementerian ini seharusnya menjaga moral dan integritas bangsa," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK mengidentifikasi adanya aliran uang ke sejumlah politikus dan penyelenggara negara terkait kasus korupsi di Kemenag. Setidaknya aliran uang itu sebesar Rp 10,2 miliar. Namun KPK tidak merinci siapa saja politikus dan penyelenggara negara yang menikmati aliran uang itu.

Tersangka baru yang dijerat KPK sebagai tersangka adalah seorang mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) bernama Undang Sumantri. Dia diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang total kerugian negara mencapai Rp 16 miliar.

KPK menduga Undang terlibat dalam 2 kasus, yaitu korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTs serta pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang MTs dan MA pada Ditjen Pendis Kemenag pada 2011.

Aliran uang yang diduga terjadi:
- Rp 5,04 miliar terkait pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer untuk MTs.
- Rp 5,2 miliar dalam pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi MTs dan MA.