Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, Mahfud: Kita Taati Putusan MK

Jakarta - Pemerintah akan menaati putusan MK yang membolehkan eks koruptor maju pilkada setelah lima tahun keluar dari penjara. Menko Polhukam Mahfud Md menghormati putusan tersebut.

"Bagus. Itu wewenang MK dan kita harus menaati itu. Tapi itu baru pilkada, belum DPR, DPD," ujar Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

MK menyatakan UU 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 huruf bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Harus nunggu 5 tahun lagi. Saya berharap itu juga berlaku buat DPR, DPD dan semua pejabat yang dipilih rakyat," kata Mahfud.

Baca juga: Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada, PKB: Putusan MK Final-Mengikat

Dalam putusannya, MK memutuskan melakukan pengubahan bunyi untuk pasal 7 ayat 2 huruf g. Di mana dalam pengubahan disebutkan bahwa pencalonan dapat dilakukan bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana.

Berikut ini isi perubahan pasal sesuai dengan putusan MK:

1. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik. Dalam suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif, hanya karena pelakunya memiliki pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

2. Bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jatidirinya sebagai mantan terpidana dan

3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.


Tonton juga Tok! MK Putuskan Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada, Ini Syaratnya :

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/fdn)