Jakarta - Kader
Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku ada kejanggalan jelang kongres pemilihan ketum. Kader PAN Djainuddin Damopolii menuding adanya arahan tersruktur dari DPP ke pengurus wilayah untuk mendukung kembali Zulkifli Hasan maju menjadi caketum.
Djainuddin yang mengaku mantan Ketua DPD Kotamobagu, Sulut, menyebut ada pertemuan Zulhas dengan pengurus wilayah. Di situ menurutnya terjadi konsolidasi untuk merencanakan majunya kembali Zulhas. Versi Djainuddin, dia diberhentikan dari posisi Ketua DPD Kotamobagu secara sepihak periode September lalu.
"Zulhas pernah undang seluruh DPW di Widya Chandra, mungkin di situ disampaikan niat beliau," kata Djainuddin kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terakhir tadi malam, isinya tentu untuk menguatkan konsolidasinya untuk memenangkan Zulhas untuk membulatkan dukungan," lanjutnya.
Bahkan Djainuddin mengatakan ketua pengurus di wilayahnya, yaitu Sulawesi Utara, mengklaim kalau seluruh DPD mendukung
Zulhas. Djainuddin yang kala itu menjadi Ketua DPD Kotamobagu di wilayah tersebut tidak sepakat.
"Tapi beberapa DPD ada yang membuat ada yang tidak sehingga ini terlibat ada konspirasi yang membentuk secara terstruktur untuk meminta DPD yang punya hak suara ini untuk mendukung kembali ZH," katanya.
"Kemudian di kami sulit sama tadi karena terindikasi tidak sejalan, jadi beberapa DPD yang tidak sejalan itu langsung di-Plt semua. Bersamaan saya itu 3 DPD (yang dicopot) dari total 15 DPD itu terjadi bulan September. Itu sepihak di-Plt kemudian tidak dibuka lagi ruang klarifikasi," katanya.
Simak Video "Bobby-Gibran Siap Maju Pilkada, PAN: Anak Tukang Bakso Saja Boleh"
Menurut versi Djainuddin, dirinya dipecat karena tidak bertugas semestinya. Padahal, dia mengatakan DPD Kotamobagu di bawah kepemimpinannya dipuji aktif.
"Ya katanya nggak bisa menjalankan tugas sesuai padahal di daerah saya itu termasuk di yang puji kalau daerah aktif. Malah daerah lain yang tidak jalan strukturnya nggak di-Plt karena dekat sama dia," lanjut Djainuddin.
Hal senada disampaikan Ketua DPD Sambas, Kalimantan Barat, Guntur. Di kesempatan yang sama, Guntur mengaku mendapat surat elektronik dari Ketua DPW di wilayahnya untuk mengisi surat format dukungan untuk Zulhas. Namun, ketika diminta untuk menunjukkan surat itu, Guntur mengaku masih akan mencarinya.
"Tekanan dari DPW langsung ke saya itu nggak ada. Tapi kalau bahasa tubuh terus formalitas, dari surat yang diminta untuk mendukung itu kira-kira sepeti itu formatnya dikirim ke kita," katanya.
"Saya nggak tahu menerjemahkannya itu sebagai bahasa tekanan atau apa. Karena mungkin kami ini di bawah, kemungkinan atasan kita kan DPW itu. Dia ngirim format kemudian disuruh kita ngisi untuk mendukung ke petahana itu sendiri," lanjut Guntur.
Lebih lanjut, hal lain yang aneh menurutnya adalah ketika di wilayahnya dicalonkan dua orang untuk maju pilkada. Dia menjelaskan di Provinsi Kalbar ada 7 DPD, namun yang mendapat rekomendasi dua orang. Dia pun heran akan hal itu.
"Nah saya ada dikeluarkan juga rekomendasi untuk pilkada, saya sebagai DPD tidak nyaman kok dikeluarinnya dua rekomendasi. Di DPD lain di Kalbar itu DPD yang pilkada itu satu aja, giliran ke saya dua, nah ini ada apa," katanya.
"Nah kan menjadi aneh, ada apa si ini kok yang lain satu saya dua. Kalau dia menghargai upaya saya untuk membesarkan PAN di daerah saya kenapa ada yang lain. DPD lain dikasih satu satu. saya dua," sebut Guntur.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
