Nilai Jokowi Emosional Sikapi Isu Amandemen, PDIP Salahkan Mensesneg

Foto: Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah. (MPR)

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) emosional saat menyampaikan pandangan soal isu liar amandemen UUD 1945. Basarah menilai sikap itu timbul karena fungsi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak berjalan maksimal.

"Ini seharusnya Mensesneg selaku pembantu presiden urusan kenegaraan dapat membuka komunikasi dan koordinasi politik yang baik, terutama dalam fraksi-fraksi di MPR," kata Basarah di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"Kemudian bahan-bahan masukan itu dilaporkan ke Presiden, sehingga Presiden mengerti urgensi, mengerti kembali haluan negara lewat amandemen terbatas UUD 1945," imbuhnya.

Basarah kemudian menyinggung mengenai pola komunikasi politik di lingkungan Istana. Dia meminta Pratikno agar meningkatkan komunikasi dengan MPR tentang rencana amandemen UUD 1945.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam konteks ini, fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di Presiden, di lingkungan Istana Negara, Mensesneg harus lebih efektif, berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," sebutnya.

Basarah juga menyebut Pratikno tidak pernah mengundang Fraksi PDIP di MPR untuk menjelaskan rencana amandemen UUD 1945. Dengan begitu, Fraksi PDIP tidak bisa memberikan masukan ke Jokowi.

"Kami saja dari Fraksi PDIP tak pernah diundang oleh Mensesneg untuk meminta pandangannya bagaimana Fraksi MPR terkait amandemen UUD ini, yang sebenarnya bisa menjadi masukan kepada Pak Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintah," ujarnya.

Simak Video "Soal Amandemen, Golkar: Dalam Waktu Dekat Tak Perlu"

Basarah sebelumnya mengkritik sikap Presiden Jokowi yang dinilai emosional dalam menyikapi isu liar perihal amandemen UUD 1945. Basarah menilai Jokowi tidak semestinya merespons dengan emosional.

"Ya sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Basarah.

Jokowi sempat menyatakan bahwa ia tidak ingin rencana amandemen UUD 1945 menjadi liar dengan menyerempet pasal-pasal lain. Jokowi menyebut tidak perlu untuk amandemen UUD.

"Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan, jadi lebih baik tidak usah amendemen," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/12).