.webp)
"Kita terima kasih lah kepada Pak Presiden. Kalau kami dari Demokrat, ya kita terima kasih, karena itu sejalan dengan Partai Demokrat untuk tidak usah mengamandemen," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Menurut Syarief, UUD 1945 lebih baik tidak usah diamandemen sama sekali. Jika ingin amandemen untuk Garis-garis Besar Haluan Negara, menurutnya, cukup dilakukan lewat undang-undang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap menolak amandemen itu dianggap Syarief karena Jokowi mengerti persoalannya. Hal itu termasuk tidak ingin jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.
"Bagus, terima kasih kita ucapkan sama Pak Presiden. Berarti Presiden tahu persoalan. Ya, iya dong, nggak usah dipilih tiga periode," ucap Syarief.
Simak Video "Soal Amandemen, Golkar: Dalam Waktu Dekat Tak Perlu"
Syarief yang juga Wakil Ketua MPR itu mengatakan MPR saat ini masih menjaring aspirasi dari masyarakat terkait amandemen terbatas UUD 1945. Pernyataan Jokowi yang menolak amandemen itu menurutnya berpengaruh sangat besar di masyarakat.
"Ini di wacana MPR kan kita baru kepada sosialisasi, kita perlu minta pandangan dari masyarakat, dari rakyat. Kalau Presiden sudah punya sikap begitu, bagus. Jadi rakyat tentu akan bisa menilai, 'oh Presiden tidak setuju'," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi tidak ingin urusan amandemen terbatas UUD 1945 menjadi wacana liar dengan menyerempet pasal-pasal lain. Jokowi menyebut tidak perlu untuk amandemen UUD.
"Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan, jadi lebih baik tidak usah amendemen," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
