Amini Jokowi, NasDem: Amandemen UUD 1945 Tak Harus Sekarang

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak amandemen UUD 1945 karena dikhawatirkan muncul wacana-wacana liar seperti masa jabatan presiden dan lain sebagainya. NasDem sepakat dengan Jokowi jika saat ini lebih memprioritaskan tantangan global ketimbang amandemen.

"Kita setuju. Itu harus dibicarakan dengan masyarakat secara luas. Kalau presiden merasa situasi sekarang Indonesia atau politik lebih fokus untuk menjaga kondisi di dalam negeri yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang begitu berat, kami setuju dengan pendapat itu," ujar Sekjen DPP NasDem Johnny G Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Jokowi: Lebih Baik Tak Usah Amandemen UUD 1945!

NasDem menilai pendapat Jokowi yang tidak perlunya amandemen UUD 1945 saat ini masuk akal. Dengan demikian, kata Johnny, amandemen bisa dibahas di lain waktu.

"Kalau itu maka masuk akal sekali, pada saat di mana tantangan kita begitu luar biasa, dari global, maka dalam negeri kita harus fokus, apakah tepat momentumnya untuk meneruskan pembicaraan amendemen konstitusi yang bisa ramai sekali, atau berhenti pakai dulu. Kan ada waktunya nanti, kan tidak harus buru-buru sekarang," ujarnya.

Johnny menekankan, masyarakat perlu dilibatkan jika ada pembahasan mengenai amandemen UUD 1945. NasDem tidak ingin amandemen hanya menjadi kepentingan kelompok atau orang tertentu.

"Kami, saya, sebagai sekjen (NasDem), setuju dengan pendapat presiden, karena itu bukan datang dari presiden, jangan sampai dikaitkan dengan presiden. Orang presiden nggak minta. Pak Jokowi nggak minta, terus dibilang Pak Jokowi minta. Ya nggak," ucap Johnny.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Mau Citranya Rusak karena Isu Presiden 3 Periode

Menkominfo itu pun menegaskan bahwa wacana amandemen UUD 1945 tak terkait dengan Jokowi. Sebelumnya, akibat wacana amandemen UUD 1945 yang jadi melebar seperti masa jabatan presiden 3 periode, Jokowi sampai membagi menjadi tiga golongan: ingin menampar wajah Jokowi, ingin mencari muka, dan ingin menjerumuskan Jokowi.

"Tapi, kalau kapan pun membicarakan amendemen UUD, poinnya itu harus dibuka secara luas kepada masyarakat, harus dibicarakan secara detail, komprehensif, pelibatan yang luas, tidak oleh satu dua elite, atau elitis," pungkas Johnny.





Tonton video Soal Amandemen, Golkar: Dalam Waktu Dekat Tak Perlu:

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/mae)