BPRD DKI Jelaskan Alasan Minta Anggaran Komputer Rp 128,9 M

Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 128,9 miliar untuk pengadaan komputer dalam RAPBD DKI tahun 2020. Hal itu lantaran BPRD ingin membuat sistem monitoring pajak.

"Yang jelas tidak cuma satu unit. Itu beberapa peralatan. Jadi tidak satu komputer karena ada buat penyimpanan. Ada jaringan lain juga. Kami kan mau buat satu sistem monitoring pajak yang cukup handal. Kalau detail memang saya kurang tahu. Karena masih rekomentek di Diskominfo," ucap Humas BPRD DKI Jakarta, BPRD Mulyo Sasungko di gedung DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Komisi C Pertanyakan Usulan Anggaran Komputer Rp 128,9 M BPRD DKI

Mulyo tak tahu detail perihal sistem monitoring tersebut. Namun, kata dia, yang jelas sistem tersebut bertujuan untuk menganalisis data dan mengelola big data terkait perpajakan.

"Secara mirip memang untuk tujuan big data dan analisis data. Jadi nanti data dibuat analisisnya. Saya sendiri kurang paham, yang jelas kami ingin pengolahan data analisis itu secara digital lebih kuat. Karena sekarang masih manual. Ini besok akan dibuat aplikasinya," ujarnya.

Karena itu, kata Mulyo, pihaknya memandang perlu membuat sistem monitoring pajak itu. Apalagi, sistem komputer BPRD DKI saat ini dinilainya tidak lagi memungkinkan.

"Secara umum ini memang mendesak untuk BPRD. BPRD mau melakukan keterhubungan data antara satu data base dengan data base lain. Karena dengan kondisi sekarang saja sudah sangat diuntungkan dengan take clearance, take clearance itu secara data masih belum handal. Dengan adanya pengadaan komputer nanti jadi lebih efektif untuk melakukan take clearance," tutur Mulyo.