PPP soal Amandemen UUD '45: Sikap Jokowi dan Koalisi Jadi Kunci

Ketua Fraksi PPP di MPR, Arwani Thomafi (Dok PPP)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan lebih baik tak usah ada amandemen UUD 1945. PPP mencoba meyakinkan bahwa yang diinginkan partainya adalah amandemen terbatas UUD 1945 dan tak akan melebar ke mana-mana.

"Apakah Presiden dan partai koalisinya setuju atau tidak setuju terkait gagasan amandemen konstitusi, maka sikap tersebut akan menjadi kunci," kata Ketua Fraksi PPP di MPR, Arwani Thomafi, kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).

Arwani menjelaskan amandemen konstitusi adalah hak eksklusif MPR. Namun Indonesia bukanlah negara parlementer melainkan presidensiil. Pengaruh presiden terhadap dinamika pembentukan konstitusi juga penting.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tak terkecuali dalam proses amandemen konstitusi, posisi dan pendapat politik Presiden sangatlah penting," kata Arwani.

Soal Amandemen, Golkar: Dalam Waktu Dekat Tak Perlu:

Amandemen terbatas adalah rekomendasi dari MPR periode sebelumnya untuk dikerjakan MPR periode sekarang. PPP bakal melanjutkan rekomendasi itu dengan semangat demokratisasi dan reformasi, sebagaimana semangat amandemen UUD '45 yang pernah dilakukan empat kali.

"Fraksi PPP tidak alergi terhadap gagasan amandemen konstitusi, tetapi dari awal kita mengingatkan agar amandemen dilakukan secara terbatas. Ada rekomendasi MPR periode lalu yang dapat menjadi acuan kita," tandas Arwani.

Sebelumnya, Jokowi tidak ingin urusan amandemen terbatas UUD 1945 menjadi wacana liar dengan menyerempet pasal-pasal lain. Jokowi menyebut tidak perlu untuk amandemen UUD.

"Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan, jadi lebih baik tidak usah amendemen," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/12).