Kemenkum HAM Ikuti Sidang Isu Paten Ke-29 di Jenewa

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengikuti sidang Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ke-29 di Jenewa, Swiss.

Seperti dikutip dari siaran pers DJKI Kemenkum HAM, Kamis (5/12/2019), pada sidang SCP ke-29 ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti.

Baca juga: Kemenkum HAM Unjuk Gigi di Pameran Inovasi Pelayanan Publik ASEAN-RoK

Sejumlah isu terkini yang dibahas dalam persidangan tersebut antara lain pengecualian dan batasan terhadap paten (exception and limitation to patent rights), sistem oposisi serta kualitas pemeriksaan, paten dan kesehatan masyarakat, dan juga transfer teknologi.

Pada sidang hari pertama membahas tentang sistem oposisi dalam rangka peningkatan kualitas paten paten, dan penggunaan artificial intelligence (AI) untuk mendukung kualitas sistem paten baik untuk keperluan administrasi maupun pemeriksaan substantif.

Selain itu, dibahas pula praktik pelaksanaan lisensi wajib di negara-negara anggota WIPO dan pentingnya lisensi wajib sebagai bagian dari fleksibilitas TRIPS.

Sementara itu, pada hari kedua dibahas soal tuntutan transparansi database paten yang harus disediakan oleh WIPO sehingga informasi status perlindungan paten obat-obatan dan vaksin dapat diakses oleh publik. Informasi tersebut penting sebagai langkah mendukung bahwa paten tidak seharusnya menghambat akses obat-obatan dan kesehatan untuk masyarakat.

Baca juga: DJKI Jalin Kerja Sama dengan Eropa Perkuat Kapasitas Pemeriksa Paten

Sedangkan di hari ketiga dibahas terkait transfer teknologi yang diharapkan dari sistem paten, di antaranya praktik dari tiap negara anggota bagaimana melakukan pengaturan di hukum nasionalnya. Selain itu, dibicarakan tentang pengaturan kerahasiaan antara konsultan paten dengan pemohon paten.

Seperti diketahui, sidang ini dilaksanakan setiap tahun untuk membahas masalah-masalah paten yang terkini. (ega/ega)