Ma'ruf ke Dai Bersertifikat MUI: Pancasila-NKRI Given, Jangan Didebat Lagi

Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan para dai bersertifikat MUI soal toleransi dan Pancasila sebagai dasar negara. (M Fida/detikcom)

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya sertifikasi dai seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepada para dai yang mendapat sertifikat, Ma'ruf mengingatkan tentang toleransi dan pentingnya menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara.

"Kenapa (dai) perlu distandarkan? Karena untuk dai ini diperlukan paling tidak dua hal. Pertama, kompetensi; kedua, integritas," kata Ma'ruf Amin membuka rapat koordinasi Dewan Dakwah MUI di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Ma'ruf menuturkan cara dakwah yang disampaikan harus dengan lemah lembut. Dia juga mengingatkan pentingnya toleransi kepada sesama.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cara dakwah itu mengajak orang dengan sukarela. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Dengan sukarela mengajaknya itu," tutur Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan perbedaan selalu ada dalam semua sisi kehidupan. Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk berbuat intoleran.

"Kita mengajarkan juga hidup dalam suasana toleran. Makanya jangan sampai intoleran. Baik di dalam kita sesama muslim, sesama islamiyah sepanjang itu kita di dalam wilayah perbedaan itu namanya kita harus toleran, yang dalam MUI sebut taswiyatul manhaj, penyamaan persepsi untuk menerima perbedaan yang ada," jelasnya.

Ma'ruf juga mengingatkan mengenai kesepakatan Indonesia terkait Pancasila. Dia meminta kesepakatan tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat dan tidak diperdebatkan.

"Seperti apa misalnya Pancasila itu, tidak boleh dipersoalkan lagi. Sudah given itu. NKRI juga disepakati. Jangan dibahas-bahas lagi. Negara kita ini negara republik, NKRI. Jangan dakwah yang lain-lain lagi," tuturnya.

Ma'ruf menyinggung mengenai sistem pemerintahan khilafah. Menurutnya, khilafah adalah sistem pemerintahan yang disepakati oleh ulama pada masa lalu dan bukan masa kini.

"Apalagi dalam dakwah, misalnya khilafah itu jangan dibawa dalam dakwah kita. Apakah khilafah tidak Islami? Islami. Khilafah itu islami. Ada khilafah ini khilafah itu. Diterima oleh ulama pada masa itu. Tetapi tidak berarti Islami adalah khilafah. Khilafah islami iya, tapi islami bukan berarti khilafah. Kerajaan juga islami, buktinya Saudi Arabia kerajaan Islam. Kerajaan tapi Saudi. Kata ulama, Saudi ya islami," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat KH Cholil Nafis mengatakan program sertifikasi dai sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Dia mengatakan bukan berarti dai harus bersertifikat, tapi dai yang bersertifikat pasti diakui MUI.

"Program ini bukan program dadakan tapi program sejak lama dua tahun yang lalu. Ide dari KH Ma'ruf Amin saat jadi ketua umum. Awal-awal pada proses itu menamakan bukan sertifikasi dari tapi kata KH Ma'ruf adalah dai bersertifkat, bukan sertifikasi. Karena kalau sertifikasi menjadi tidak boleh berdakwah, tidak boleh tampil, kalau tidak punya sertifikat. Tapi kalau dai bersertifikat artinya dai yang punya standar," jelasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya