Mendagri Tito: Jujur, Teman-teman di Kemendagri Trauma Kasus e-KTP

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut menemukan akar masalah dari kurangnya anggaran penyediaan blangko e-KTP. Menurutnya, hal ini karena adanya trauma untuk pengajuan anggaran.

"Kami paham, Pak, rupanya salah satu akar masalah kenapa perdebatan kita, kenapa kok dana kebutuhan kita sekian keping, anggaran sekian. Jujur, Pak, kami melihat teman-teman di Kemendagri, terutama Dukcapil dan Kesekjenan, ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu, sehingga nyaris lama. Nanti mengajukan anggaran diperiksa lagi," ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Tito menuturkan kehati-hatian juga terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bila berkaitan dengan anggaran e-KTP. Diketahui, Kemenkeu tidak setuju memberikan tambahan dana untuk blangko.

Baca juga: Hitung Kebutuhan Blanko e-KTP, Kemendagri Prediksi Angka Kematian-Cerai

"Demikian juga kami lihat seperti ada nuansa teman-teman di Kemenkeu sangat berhati-hati, ketika sudah menyangkut nomenklatur e-KTP, sangat hati-hati," tuturnya.

Tito menyebut dirinya memahami psikologis orang yang dipanggil untuk diperiksa terkait e-KTP. Menurutnya, hal ini akan menjadi trauma. Namun dia menuturkan telah meminta jajarannya tidak takut meminta tambahan anggaran selama sesuai dengan kebutuhan.

"Saya paham, Pak, mantan Kapolri, seseorang kalau dipanggil, diperiksa, jangankan teman-teman dari jajaran sipil, polisi aja dipanggil provos itu aja dag-dig-dug. Kalau itu pendek, ini traumanya bisa panjang, saya melihat itu," kata Tito.

"Saya sampaikan jangan kita nyari selamat, tapi masyarakat jadi korban. Itu harus kita perbuat, tapi taat asas dan kita bekerja dengan membangun hubungan dengan semua stakeholder, termasuk meyakinkan Kemenkeu, sepanjang itu untuk hal yang benar," sambungnya.

Diketahui, pengadaan blangko e-KTP sendiri mengalami masalah. Kasus korupsi e-KTP juga ditangani oleh KPK, yang melibatkan beberapa tersangka, seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Namun Tito mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu dan menemukan solusi dari kurangnya anggaran. Tito menyebut pihaknya diminta terlebih dulu menggunakan anggaran yang ada dan kembali mengajukan anggaran di bulan ketiga pada awal tahun.

Baca juga: Tito Paparkan Sasaran Strategis Kemendagri Stabilitas-Penataan Wilayah

"Sudah ketemu solusi kemarin dengan Dirjen Anggaran, silakan gunakan anggaran dulu yang sudah dialokasikan untuk blangko di awal tahun. Tapi masuk bulan ketiga, silakan diajukan kebutuhan mau berapa dan berusaha akan dipenuhi oleh Kemenkeu," tuturnya.

Berdasarkan pemaparan Tito dalam raker, e-KTP yang sudah terpenuhi pada 2019 sebanyak 3,5 juta keping. Sedangkan kekurangannya sebanyak 7,4 juta keping.

Adapun anggaran yang sudah dikeluarkan untuk mencetak 3,5 juta keping itu sebesar Rp 37,6 miliar. Kekurangan anggarannya sebanyak Rp 78,6 miliar. Namun Tito hanya mengajukan pergeseran anggaran sebesar Rp 15,9 miliar. (dwia/fdn)