Tokoh Senior Golkar Nilai Ketum Parpol Harus Lebih Suci dari Pejabat

Tokoh Senior Golkar Andi Mattalatta (Yulida/detikcom)

Jakarta - Tokoh senior Partai Golkar Andi Mattalatta menilai ketua umum partai politik haruslah lebih suci daripada pejabat, seperti calon gubernur, calon bupati, hingga presiden. Sebab, ketum parpol memiliki wewenang untuk mengusung cagub, cabup, hingga calon presiden dalam pemilu.

"Mestinya syarat kepengurusan intinya itu lebih tinggi daripada jabatan-jabatan kenegaraan ini, harusnya, dan itu harus diatur dalam Undang-Undang. Dia harus lebih suci, pimpinan partai politik harusnya lebih suci daripada calon gubernur, harusnya lebih suci dari bupati, lah kan dia yang mencalonkan," kata Andi di diskusi Jenggala Center, Jl Erlangga, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).

"Idealnya seorang pimpinan parpol itu harus lebih suci dari pejabat-pejabat yang mau diangkat. Yang memilih presiden siapa? parpol, yang memilih gubernur siapa parpol. Harusnya kelasnya ketum parpol itu lebih tinggi daripada pejabat," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Akan tetapi, Andi enggan berkomentar terkait siapa sosok yang dianggap lebih suci untuk menjadi ketum partai Golkar saat Munas mendatang. Dia menyerahkan kepada pemilih anggota DPD nantinya.

"Pemilih suara bergantung. Di Golkar ada demokrasi. Pemilih suaranya adalah DPD DPD. Yang menilai itu adalah yang punya hak suara," sambungnya.

Tonton juga FKPPI-SOKSI-PP Dorong Bamsoet Maju Jadi Ketum Golkar :

Ia mengatakan, jika parpol mau dipercaya publik, parpol harus ditetapkan dalam undang-undang sebagai institusi publik. Sebab, jika sudah menjadi institusi publik, keuangan internalnya harus terbuka.

Selain itu, dia menilai daftar keanggotaan atau pengkaderan parpol harus diatur dalam undang-undang. Ia menyoroti beberapa pensiunan TNI ataupun Polri yang baru saja pensiun bisa langsung bergabung dengan parpol.

"Jangan seenaknya baru pensiun dari tentara langsung tiba-tiba masuk, baru pensiun dari TNI tiba-tiba masuk, karena dia bagian dari mekanisme kenegaraan, dia bukan institusi pribadi. Karena luar biasa kewenangan publik yang diberikan kepada parpol. Sebuah institusi yang diberi kewenangan publik dia juga harus memiliki kewajiban," ujar Andi.