"Tidak dipenuhinya komitmen oleh Airlangga Hartarto terhadap Bamsoet sebelum pemilihan ketua MPR untuk merangkul dan mengakomodir para pendukung Bamsoet dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI membuat gerbong Bamsoet semakin militan dan membuat Bamsoet sulit untuk tetap bertahan pada posisi cooling down," kata Achmadi kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tindakan ini jelas-jelas melanggar 'gentleman agreement' dan melanggar keputusan rapim tentang mendahulukan musyawarah mufakat sebelum voting. Ini adalah perilaku yang dapat diartikan sebagai tindakan mempertontonkan kekuasaan yang otoriter dan suka-suka serta melakukan tindakan 'melanggar kesepakatan' atau wanprestasi sehingga tidak mungkin lagi ada kesepakatan atau musyawarah mufakat," tuturnya.
Achmadi mengatakan tindakan-tindakan melanggar yang dilakukan Airlangga itu tentu saja menimbulkan perlawanan dari kader. Tak hanya itu, kata dia, hal tersebut juga berpotensi melahirkan Munas tandingan.
"Hal itu tentu saja akan memunculkan perlawanan dan berpotensi melahirkan Munas tandingan, seperti Ancol vs Bali, pada waktu lalu dan permasalahan hukum lainnya yang bakal timbul yang tak bisa dihindari. Golkar pecah lagi karena tindakan anti-demokrasi dan intimidatif dari Airlangga Hartarto dan orang-orang dekat sekelilingnya," kata Achmadi.
Tonton juga video FKPPI-SOKSI-PP Dorong Bamsoet Maju Jadi Ketum Golkar:
(mae/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini