Sekolah-sekolah yang saat ini mengalami kerusakan yaitu TK Pembina Magersari, TK Pembina Prajurit Kulon, SMPN 8, SMPN 2, SMPN 9, SDN Wates 1, 3 dan 4, SDN Miji 4, SDN Kedundung 1 dan 3.
Selain itu, kerusakan juga terjadi di SDN Kranggan 2, 3, 4 dan 5, SDN Gedongan 1 dan 3, SDN Bloto 1 dan 2, SDN Meri 1, SDN Balongsari 6 dan 8, SDN Wates 5 dan 6, SDN Mentikan 2, SDN Purwotengah 2, SDN Sentanan, serta SDN Surodinawan.
"Rata-rata kerusakannya kategori sedang, seperti kerusakan pada atap ruang kelas, laboratorium, ruang guru dan perpustakaan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid kepada detikcom di kantornya, Jalan Benteng Pancasila, Jumat (15/11/2019).
Meski kerusakan tergolong sedang, Amin khawatir akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kerusakan pada atap ruang kelas juga mengancam keselamatan para siswa. Oleh sebab itu, tahun ini pihaknya mengalokasikan anggaran Rp 4 miliar untuk memperbaiki 20 sekolah yang rusak.
Dengan rincian rehap 2 kelas TK Pembina Magersari, rahap 2 kelas dan penambahan 2 kelas TK Pembina Prajurit Kulon, rehap 5 ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium di SMPN 8, rehap 4 ruang kelas dan laboratorium komputer di SMPN 2, rehap atap ruang guru di SMPN 9, rehap masing-masing 1 ruang kelas di SDN Wates 1, 3 dan 4, serta peninggian 2 ruang kelas di SDN Miji 4.
Perbaikan juga menyentuh 2 ruang kelas SDN Kedundung, rehap atap 5 ruang kelas di SDN Kranggan, rehap ruang guru, laboratorium komputer dan perpustakaan SDN Gedongan 1, rehap atap ruang kelas SDN Kranggan 2, 4 dan 5, rehap atap ruang kelas SDN Blooto 1 dan 2, rehap atap ruang UKS SDN Meri 1, rehap atap ruang kelas SDN Balongsari 6, serta rehap atap ruang guru dan gudang SDN Balongsari 8.
"Tahun ini kami juga membangun gedung olah raga tertutup permanen di SDN Wates 1 dan pengecoran atap untuk persiapan ruang kelas baru di SDN Miji 1 dan 2," terang Amin.
Sementara 8 sekolah lainnya, kata Amin, akan diperbaiki tahun depan. Selain persoalan sekolah rusak, saat ini pihaknya juga dihadapkan dengan persoalan sertifikat tanah sekolah.
Sampai saat ini, terdapat 18 SD dan SMP negeri di Kota Onde-Onde yang tanahnya belum disertifikasi. Akibatnya, Pemkot Mojokerto tidak bisa mengucurkan anggaran pembangunan ke sekolah-sekolah tersebut.
Meliputi SDN Prajurit Kulon 1, 2 dan 3, SDN Blooto 1 dan 2, SDN Gunung Gedangan 1 dan 2, SDN Meri 1 dan 2, SDN Wates 1, 3, 4, 5 dan 6, SDN Kranggan 1 dan 5, serta SMPN 7 dan 9.
"Target kami tahun 2020 semua sekolah sudah selesai sertifikat tanahnya," tandasnya.
Kemen PUPR Proaktif Tangani Sekolah Ambruk:
(fat/fat)