Anggota Komisi II Setuju Pilkada Dievaluasi: Ada Industri Jual Suara

Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Lestari Moerdijat (Faiq Hidayat/detikcom)

Jakarta - Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Lestari Moerdijat mengaku setuju dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang ingin ada evaluasi pilkada langsung. Sistem pilkada langsung disebut perlu ditelaah.

"Saya sampaikan, kita perlu melakukan telaah. Hasil telaah tersebut dan kemudian hasil aspirasi masyarakat harus kita dengarkan. Itu yang pertama. Ditanya kepada saya pribadi, apakah kemudian ini (pilkada langsung) perlu dievaluasi, jawabannya iya," kata Lestari di sela-sela Kongres II Partai NasDem di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2019).

Lestari menyebut proses pilkada langsung sangat melelahkan dan tidak semua hasil pemilu kepala daerah membuat senang. Selain itu, ia menjelaskan beberapa kepala daerah yang terpilih pilkada langsung tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak semua menghasilkan kepala daerah yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas, akses-akses lain, janji-janji lain kemudian berujung pada banyak, tidak semua tempat ya sekali lagi ya. Banyak dari proses pilkada langsung itu kita menemukan pemimpin hebat banyak, bukan tidak ada, banyak juga. Akan tetapi, akankah kemudian tata caranya mesti dievaluasi, apakah kemudian masyarakat kita sudah siap," kata Lestari.

Lebih lanjut ia menyinggung money politics yang terjadi pada saat pilkada langsung. Oleh sebab itu, sistem pilkada langsung perlu ditelaah bersama beberapa pihak.

"Di beberapa tempat secara terbuka, jujur, kita harus akui malah kemudian ada industri baru, industri jual suara misalnya. Itu bukan hal yang tidak ada, itulah yang saya rasa kenapa apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri perlu disambut dan kemudian bersama-sama kita melakukan telaah," jelas Wakil Ketua MPR ini.

Dia membantah bila dikatakan bahwa evaluasi pilkada langsung sebagai bentuk kemunduran. Menurut dia, sebuah pendapat dalam proses demokrasi adalah suatu hal yang wajar.

"Nggak, saya nggak melihat itu sebagai sebuah kemunduran. Sekali lagi begini, sekali lagi ini pendapat pribadi ya, sebuah proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik apabila masyarakatnya memang sudah siap," ucap Lestari

Menurut Lestari, evaluasi pilkada langsung berupa cara pandang adanya uang untuk mendapatkan suara. Hal tersebut tidak baik untuk mendapatkan sebuah jabatan hanya ditukar dengan uang.

"Mungkin mereka tidak berpikir bahwa pilkada ini sebagai sebuah prioritas buat mereka. Akhirnya mereka berpikir, 'oh ya ada yang datang kasih uang, ya sudah saya kasih saja suaranya'. Dan tidak menyadari bahwa suara tersebut hanya dipertukarkan, nasib nih, nasib bangsa dan negara di wilayah tersebut dipertukarkan dengan sejumlah (uang). Itu terjadi lo di beberapa tempat. Nah, inilah yang menurut saya harus kita buka ruang untuk kita lakukan evaluasi," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Tito Karnavian mempertanyakan relevansi sistem pilkada langsung dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski diakui ada manfaatnya, Tito tak menampik ada juga dampak negatifnya.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya, partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).

Simak Video "Mendagri Tito Mau Evaluasi Pilkada, DPR Beri Opsi Pemilu Asimetris"

[Gambas:Video 20detik]