"Langkah ini justru dapat membuat niat kerja, kerja, dan kerja Pak Jokowi jadi terhambat masalah koordinasi. Saya jadi bertanya, apa maksud Pak Presiden? Rakyat berhak tahu," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (9/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rakyat berhak menilai apa ini tidak bertabrakan dengan niat merampingkan birokrasi. Belum lagi pos anggaran yang dikeluarkan," jelasnya.
"Terlepas dari itu, bab anggaran yang membengkak dan koordinasi yang memanjang sudah pasti," kata Mardani.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berbicara kemungkinan Jokowi menambah enam wakil menteri lagi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Moeldoko belum menyebut menteri apa saja yang bakal punya wakil.
Dia mengatakan kemungkinan penambahan enam wakil menteri itu merupakan pengembangan. Saat ini sosok wamennya sedang dicari.
"Ada enam lagi rencana sih. Rencana. Tapi saya belum saya pastikan," kata Moeldoko di Rapimnas HKTI di Discovery Ancol Hotel, Jalan Lodan Timur, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (9/11/2019).
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman belum mengetahui jumlah wakil menteri yang akan ditambah Presiden Jokowi. Namun dia mengatakan, seandainya ada penambahan wamen, itu untuk penajaman prioritas.
"Wakil menteri itu untuk tugas khusus, seperti Pak Surya Tjandra Wamen Agraria, yang khusus menangani konflik agraria. Kemudian Wamen BUMN menangani pembiayaan, Wamen Pertahanan untuk industrialisasi pertahanan. Jadi ada kekhususan dan prioritas tugas," papar Fadjroel, saat dihubungi, Sabtu (9/11/2019).
Terungkap! Ini Asal Usul Presiden Joko Widodo Dipanggil 'Jokowi'
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini