"Dengan penambahan wamen yang sangat banyak, tentunya akan berpengaruh terhadap kelincahan birokrasi. Apalagi kalau rekrutmen itu didasarkan atas kepentingan politik akomodasi belaka. Ini akan mengganggu kinerja birokrasi," kata Siti kepada wartawan, Sabtu (9/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan pemilu langsung dan banyaknya dukungan politik plus tim sukses, birokrasi pascapemilu jadi tambun/gembrot," katanya.
Meski demikian, Siti menyadari ada pos-pos kementerian yang memang memerlukan posisi wamen. Dua di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.
Tetapi hal itu juga harus selaras dengan visi pemerintah untuk mereformasi birokrasi menjadi profesional, yang mengharuskan tindakan nyata pemerintah melakukan perampingan.
"Hal ini yang harus diberi solusi oleh pemerintah baru supaya visinya konkret," tutur dia.
Dia juga mengatakan penambahan kursi wamen akan berpengaruh terhadap pemborosan anggaran negara. Apalagi fasilitas wamen sama dengan yang diterima oleh menteri.
"Pastinya berpengaruh terhadap anggaran karena wamen pejabat yang satu poin di bawah menteri. Fasilitas yang diterima juga tak jauh dari yang diterima menteri," jelasnya.
Sebelumnya, Moeldoko berbicara kemungkinan Presiden Jokowi menambah enam wakil menteri lagi di Kabinet Indonesia Maju. Namun Moeldoko belum menyebut menteri apa saja yang bakal punya wakil.
Baca juga: Wakil-wakil Baru dari Jokowi |
Dia mengatakan kemungkinan penambahan enam wakil menteri itu merupakan pengembangan. Saat ini sosok wamennya sedang dicari.
"Ada enam lagi rencana sih. Rencana. Tapi saya belum bisa pastikan," kata Moeldoko di Rapimnas HKTI di Discovery Ancol Hotel, Jalan Lodan Timur, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (9/11/2019).
Simak Video "Moeldoko Bentuk Struktur Baru Kantor Staf Presiden"
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini