.webp)
Fadli Zon awalnya bicara soal penunjukan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Fadli pun mengaku memahami kenapa masyarakat masih meragukan kemampuan Nadiem sebagai Mendikbud.
Nadiem yang dinilainya tak memiliki rekam jejak di dunia pendidikan dianggap Fadli menjadi salah satu faktor utama dari keraguan sejumlah kalangan. Fadli menyebut pendidikan adalah pilar kebangsaan dan harus diposisikan sebagai sektor vital dan strategis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli, yang kini menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), berharap penunjukan Nadiem bukan bagian dari upaya coba-coba pemerintah. Sebab, menurut dia, selama ini pemerintah kerap menjadikan pendidikan sebagai arena uji coba kebijakan sehingga bongkar-pasang kebijakan pun kerap terjadi.
Fadli kemudian mencontohkan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kala itu, Gus Dur mengubah nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Sebagai gantinya, kata Fadli, urusan kebudayaan kemudian dimasukkan ke Departemen Pariwisata yang menurutnya keliru secara konseptual.
"Kekeliruan konseptual tersebut baru dikoreksi pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), urusan kebudayaan dan pendidikan akhirnya kembali dipersatukan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujarnya.
Anggota Komisi I yang mengurusi bidang pertahanan ini kemudian menyebut uji coba kebijakan di sektor pendidikan juga terjadi pada periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fadli mengatakan, meski mendapat protes dari banyak pihak, Jokowi waktu itu memecah kementerian yang mengurusi pendidikan menjadi dua.
Pada periode pertama, Jokowi memang membagi kementerian untuk mengurusi pendidikan dasar dan menengah serta kementerian yang khusus menangani pendidikan tinggi. Namun, kini keduanya disatukan lagi.
Meski menyampaikan kritik, Fadli mengaku masih menaruh harapan kepada Nadiem. Dia berharap mantan bos Go-Jek itu mampu memahami masalah yang dihadapi kementeriannya.
"Saya pribadi, meski masih bertanya-tanya, sangat berharap Menteri Nadiem bisa segera memahami masalah yang dihadapi kementeriannya. Apalagi, ia mengaku akan mendengarkan terlebih dahulu para ahli pendidikan dan juga bawahan di kementeriannya sebelum mengambil kebijakan strategis di bidang pendidikan. Pernyataan itu saya kira patut diapresiasi. Sebagai wakil generasi milenial, kita mungkin perlu memberinya kesempatan," kata dia.
"Sekali lagi, saya ingin mengingatkan pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan bukanlah tempat berjudi dan berspekulasi," imbuh Fadli.
Kritik Fadli yang partainya kini berada dalam koalisi pemerintah itu langsung dijawab Istana. Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman memastikan Jokowi menunjuk Nadiem sebagai Mendikbud bukan berdasarkan spekulasi.
"Presiden memilih NM untuk membuat paradigma baru di dunia pendidikan (tinggi, dasar, dan menengah) dengan standar kelas dunia (world class education) dengan memadukan semua kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter. NM menyebutnya sebagai revitalisasi pendidikan," ujar Fadjroel.
Dia memastikan tak ada uji coba kebijakan dalam sektor pendidikan. Menurutnya, semua kebijakan pendidikan yang sudah baik bakal diperkaya dengan konsep baru dari Nadiem.
"Tidak ada uji coba kebijakan dalam pendidikan, semua yang baik pada menteri sebelumnya diperkaya dengan paradigma baru/revitalisasi pendidikan oleh NM," tutur Fadjroel.
Halaman 2 dari 3
