"Apapun itu, Wali Kota (Risma) itukan pengurus DPP juga dan juga diusung dari PDI Perjuangan, itu sudah melekat. Kami patuh dan kami amankan. Karena yang dijalankan untuk kepentingan warga Kota Surabaya. Wajib hukumnya," kata anggota Fraksi PDIP Anas Karno saat dihubungi detikcom, Selasa (5/11/2019).
Sosok Risma, kata Anas, adalah seorang pekerja keras dan merakyat. Tak hanya itu, saat dicalonkan menjadi menteri, Risma enggan karena menuruti warganya untuk tetap di Surabaya hingga habis masa jabatannya.
"Sosok pekerja keras dan dekat dengan rakyat," ujar Anas.
Anas mengatakan memang terjadi miss komunikasi saat Menpora tak bisa masuk GBT. "Memang tidak ada konfirmasi, Kalau namanya penting, itu kan bukan sidak. Apapun itu harus ada komunikasi," ujar Anas.
Anas menganggap jika sikap Fraksi Golkar yang mengeluarkan hak interpelasi ialah hal yang berlebihan. Kalau sejak awal ada komunikasi pasti disiapkan.
"Kalau mau berkunjung pastilah disiapkan. Ini hanya komunikasi saja yang kurang, saya rasa seperti itu," lanjut Anas.
Anas menegaskan jika fraksi PDIP tetap mengawal Risma hingga periodenya habis menjadi walikota surabaya.
"Kami akan komunikasikan dulu (dengan fraksi Golkar). Kalau mereka masih ngotot, kita siap dan mengamankan wali kota sampai periodenya habis. Karena beliau juga pengurus DPP bidang Kesenian dan kebudayaan, simbol partai juga," tandas Anas. (iwd/iwd)