Istana: Sangat Dimungkinkan Pensiunan Penegak Hukum Jadi Dewan Pengawas KPK

Jakarta - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, mengatakan dewan pengawas KPK akan diambil dari unsur hukum dan nonhukum. Fadjroel membuka peluang adanya pensiunan penegak hukum yang masuk menjadi dewan pengawas KPK.

"Sangat dimungkinkan, kalau pensiun boleh dong masuk di dalamnya. Tentu yang tidak aktif kan," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Fadjroel mengatakan Jokowi menerima saran dari semua pihak terkait dewan pengawas. Jokowi, menurutnya, menyebut dewan pengawas mewakili semua pihak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masukannya dari masyarakat, siapa saja, dari akademisi, dari intelektual, dari kelompok agama. Dari kelompok masyarakat, semuanya diterima karena kan presiden berharap dewas ini betul-betul mewakili kepentingan dari semua pihak," jelasnya.

Perppu KPK Menunggu MK, Tepat Atau Sesat?:

Sebelumnya, Jokowi memastikan dewan pengawas dipilih langsung olehnya. Ia juga memastikan dewan pengawas yang akan dipilihnya tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya.

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel, tapi percayalah nanti yang terpilih beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," sebut Jokowi.

Dewan Pengawas KPK nantinya akan dilantik bersamaan dengan komisioner KPK yang baru. Pelantikan komisioner KPK baru dijadwalkan pada Desember mendatang.

"Untuk pelantikan DP KPK nanti akan bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan komisioner KPK yang baru, yaitu di bulan Desember. Hal ini sudah tercantum di peraturan peralihan yang ada, di pasal 69a," kata dia.