Mensesneg: Dewan Pengawas KPK Akan Banyak Diisi Ahli Hukum

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih langsung anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk pertama kalinya. Mensesneg Pratikno menyebut posisi ini akan banyak diisi figur berlatar belakang hukum.

"Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul. Tapi belum diputuskan final. Sekarang masih listing lah," ujar Pratikno di gedung Krida Bhakti, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

Aturan soal penunjukan anggota Dewas KPK tertuang dalam UU Nomor 19/2019 tentang KPK. Pratikno mengatakan nama-nama yang masuk daftar calon anggota Dewas KPK masih belum final.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara ini pak presiden setiap saat ketemu, selalu meminta masukan kira-kira siapa. Intinya kan mengawal kerja pimpinan KPK yang baru," ujar Pratikno.

Dia menyebut Jokowi masih mendengar berbagai masukan soal posisi Dewas KPK. Dewas KPK akan dilantik bulan Desember 2019 bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru.

"Masukan berbagai pihak. Dewan Pengawas kan presiden masih banyak waktu. Nanti diangkat bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru. Masih bulan Desember," tutur Pratikno.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan masih menampung masukan-masukan pembentukan Dewas KPK. Nantinya anggota Dewas untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh Jokowi, bukan melalui panitia seleksi (pansel) sesuai dengan UU KPK yang baru.

"Saat ini untuk Dewan Pengawas KPK kita masih dalam proses mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti duduk di dalam Dewan Pengawas KPK," ujar Jokowi di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (1/11).

Sesuai aturan yang ada, anggota Dewan Pengawas dipilih langsung oleh Jokowi. Ia memastikan anggota Dewan Pengawas yang akan dipilihnya tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya.