Periksa 4 Kepala Dinas, KPK Telusuri Sumber Dana ke Walkot Medan

Jakarta - KPK memeriksa sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan terkait kasus dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin. KPK mencari tahu sumber dana yang digunakan Eldin untuk perjalanan ke Jepang.

"Para saksi yang dipanggil hari ini dikonfirmasi seputar pengetahuan para saksi terkait dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai perjalanan tersangka TDE (Dzulmi Eldin) ke Jepang sebagai Wali Kota Medan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).

Baca juga: Kasus Walkot Dzulmi, Kadis Pemkot Medan Kompak Diam Usai Diperiksa KPK

Para kadis itu yakni Kadis Pariwisata Agus Suriyono, Kadis Kesehatan Edwin Effendi, Kadis Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Usma Polita Nasution, dan Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Benny Iskandar. Selain itu, KPK juga memeriksa Kabag Umum Pemkot Medan M Andi Syahputra, Kadis Pendidikan Kota Medan Marasutan Siregar serta Andika Staff Protokoler.

Pemeriksaan para saksi dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada hari ini. Usai pemeriksaan, para kadis tersebut kompak diam.

Dzulmi Eldin ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Penetapan tersangka dilakukan setelah Eldin kena OTT KPK pada Selasa (15/10).

Selain Eldin, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Anshari dan Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar sebagai tersangka. Eldin diduga menerima suap total Rp 330 juta.

Baca juga: Kasus Suap Walkot Eldin, KPK Periksa 4 Kadis Pemkot Medan

Duit itu diduga untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang. (ibh/idn)