.webp)
Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin seusai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri, di antaranya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Kesehatan; Menteri Sosial; dan Menteri PPN/Bappenas di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.
"Anggaran sudah cukup besar baik APBN di kementerian atau lembaga maupun APBD di pemerintah daerah. Tinggal cara membagi anggaran secara lebih efektif. Kemudian hal-hal paling mendasar terkait data-data kemiskinan yang sudah relatif baik, tinggal disempurnakan," ujarnya.
Terkait data kemiskinan, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan akan menyiapkan data-data desa tertinggal yang akan menjadi prioritas penanganan kemiskinan dan stunting. Desa-desa inilah yang nantinya akan menjadi sasaran prioritas bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait.
"Konkretnya kita sepakat bahwa Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi leading sektor dalam penentuan lokasi," ujarnya.
Menurut Halim, kendala terbesar dalam penanganan kemiskinan dan stunting adalah koordinasi antarkementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Untuk itu, komitmen bersama antarkementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting.
"Data dari Kementerian Desa misalnya, ada sekian puluh ribu desa yang akan menjadi lokasi prioritas. Di situlah kita akan keroyok bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah. Makanya Kementerian Dalam Negeri juga menjadi leading sector," ujarnya.
Halim mengatakan kerja sama tersebut akan langsung dilaksanakan per Januari 2020. Di samping itu, kata Halim, akan disusun model dan bentuk monitoring serta evaluasi dari kerja sama program tersebut.
"Sehingga dalam enam atau tiga bulan kita sudah siap laporkan hasil dari yang kita lakukan," ujarnya. Untuk mengetahui informasi lainnya dari Kemendes PDTT, cek di sini.
(mul/ega)
