Komisi B DPRD Surabaya Sesalkan Penertiban PKL di Jalan Anggrek

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno (Foto: Titania Dewanti)

Surabaya - Satpol PP menertibkan PKL di Jalan Anggrek (sebelah Grand City), Surabaya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno menilai penertiban itu terlalu terburu-buru.

"Saya dari Komisi B kecewa terhadap tindakan ini. Katanya ini buat jalur ambulans lewat. Tetapi ambulans masih bisa lewat di jalan lain," kata Anas Karno di lokasi penertiban, Kamis (31/10/2019).

"Seurgensi apakah tindak ini dilakukan. Padahal kita sedang dalam proses negosiasi dengan mal-mal sekitar sini. Salah satunya Grand City," imbuhnya.

Anas menilai penertiban itu tidak sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan terkait relokasi PKL Jalan Anggrek. Padahal dalam acara dengar pendapat yang digelar DPRD Surabaya beberapa waktu lalu, turut dihadiri pihak Satpol PP.

"Kesepakatan bersama yang kami lakukan itu juga dihadiri oleh perwakilan dari Satpol PP juga. Hasilnya itu adalah tindakan untuk tidak dilakukan penertiban dulu. Kami menunggu hasil pembagian masing-masing stan di dekat mal-mal sekitar sini," terang Anas.

Meski begitu, Anas membenarkan penertiban yang dilakukan Satpol PP ini sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014. "Kami paham menurut perda tersebut, tetapi ini juga kan masyarakat Surabaya juga, tetap harus dilindungi. Ini juga untuk mencari nafkah, juga tentang kemanusiaannya. Kami ini sedang dalam proses penyelesaiannya, kenapa harus terburu-buru dilakukan penertiban," lanjut Anas.

Pihaknya berencana menggelar sidang kembali terkait nasib para PKL di Jalan Anggrek. Untuk saat ini, pihaknya juga menanti jawaban dari pihak Satpol PP mengenai alasan penertiban tersebut.

"Dilakukannya sidang tersebut itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada notulennya juga bahwa tidak menertibkan dulu sebelum solusinya terselesaikan," pungkasnya.