.webp)
"Sebetulnya kita sudah lama. Tiap kali ada persidangan di pengadilan selalu kami buat laporan kepada KPK. Minta bantuan untuk pengawasan, supervisi. Karena itu kemarin KPK mungkin bosen ya saya bolak-balik begitu untuk persidangan masalah aset," kata Risma kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Senin (14/10/2019).
Menurut Risma, pihaknya selalu berkirim surat kepada KPK untuk melakukan pengawasan dan pengamanan. Seperti terkait empat perkara aset di Jalan Pemuda No 17, Taman Hiburan Remaja (THR) ,SDN Ketabang 1 /288 dan juga Pasar Turi.
"Karena itu, kita bantuan beliaunya KPK, Bu Basaria turun langsung," ujar Risma.
Dalam pengawasan persidangan terkait sengketa aset, Risma mengaku tidak hanya berkirim surat ke KPK saja. Namun pihaknya juga mengirimkan ke Komisi Yudisial (KY) dan badan pengawasan yang lain.
"Kami minta pengawasan supaya proses prosedurnya bisa fair," imbuh Risma.
Dalam penyelamatan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) beberapa waktu lalu, pemkot tidak melibatkan KPK. Namun untuk kasus yang rumit, pihaknya melibatkan KPK, kejaksaan dan kepolisian.
"Rumit masalahnya. Kalau Pemuda 17 itu masuk persidangan. YKP itu belum. Pendekatannya kita ubah. Pak Didik yang cerdas itu pendekatannya diubah menggunakan pidana khusus bukan perdata. Kalau perdata kita masuk persidangan rumit dan lama," lanjut Risma.
Menurut Risma, penyelamatan aset milik pemkot itu bukan untuk kemenangan pribadi. Melainkan kemenangan warga Kota Surabaya.
"Bukan saya yang menang. Tapi warga Surabaya (yang menang) karena asetnya bisa kembali," pungkas Risma.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
