Wakil Ketua KPK Cek 2 Aset Pemkot Surabaya yang Diakui Pihak Ketiga

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan/Foto: Deny Prastyo Utomo

Surabaya - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan datang ke Surabaya. Ia meninjau aset pemkot di dua lokasi yang diakui pihak ketiga.

Basaria melihat langsung aset di Jalan Pemuda No 17 dan di SDN Ketabang 1/288 Surabaya. Ia menyampaikan, pertemuannya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yakni untuk membahas pembenahan aset yang ada di kota dan kabupaten di seluruh penjuru Tanah Air. Salah satunya di Surabaya yang menurutnya banyak terdapat permasalahan.

"Ini kelihatannya sangat banyak. Bermacam-macam permasalahannya," kata Basaria kepada wartawan di SDN Ketabang 1/288, Senin (14/10/2019).

"Kita coba agar diselesaikan solusi yang terbaik ke semua pihak yang penting intinya adalah bagaimana seluruh aset pemkot itu bisa terdatakan dan tanah-tanah bisa disertifikasi. Itu yang paling utama tujuan dari kita," imbuhnya.

Basaria menjelaskan, beberapa masalah aset milik pemkot saat ini sudah ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Mulai dari perdata hingga TUN. Untuk itu, Basaria secara langsung meninjau lokasi yang menjadi polemik.

"Masalahnya banyak sekali. Untuk itu kita datang ke sini untuk melihat secara langsung lokasi kayak apa. Contohnya ini SD yang mulai tahun 70 sudah ada. Mendadak ada yg mengakui punya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan juga sudah tidak ada dibangun di sini oleh yang bersangkutan itu juga agak aneh. Itu tujuan kita datang hari ini," tambah basaria.

Dalam program pembenahan aset, menurut Basaria, ada beberapa langkah. Jika ada persoalan pertanahan, pihaknya bekerja sama langsung dengan BPN agar segera dibuatkan sertifikatnya. Kemudian jika terjadi sengketa, pihaknya akan mencarikan solusi yang terbaik dari semua pihak.

"Jadi kita tidak mengintervensi ini masalah korupsi. Kita intervensinya adalah dalam rangka pembenahan aset pemerintah. Salah satunya Pemkot Surabaya," lanjut Basaria.

Selain penataan aset, Basaria juga menegaskan pihaknya melakukan pengawalan dalam proses hukum yang saat ini menjadi supervisi KPK. "Termasuk. Jadi kita datang ke kejaksaan, Tim Korsupgah kita datang ke kejaksaan, ke polisi, datang juga ke pihak BPN," pungkas Basaria.