Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan revisi Undang-undang Pemilu dan Pilkada. Kemendagri menilai revisi ini perlu dimasukkan dalam prioritas prolegnas.
"Perlu masuk pada skala prioritas prolegnas tahun 2020 oleh anggota DPR yang baru, nanti masuk agenda pembahasan revisi," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (26/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo menyebut, revisi ini perlu dibahas awal tahun. Alasannya agar tidak menghambat waktu tahapan Pilkada 2020.
"Supaya nanti kalau ada pengajuan judicial review ke MK, itu tidak menghambat waktu tahapan-tahapan," kata Tjahjo.
Dia mengatakan, salah satu permasalahan pemilu serentak yaitu tidak terinformasikannya calon anggota legislatif. Menurutnya, isu yang beredar hanya terkait Pilpres. Bahkan disebutkan isu pilpres masih berlangsung hingga kini.
"Dari semua masalah yang ada kemarin tenggelam pilegnya itu, apa sih program kerja anggota DPR, DPD apa sih, kan nggak ada," kata Tjahjo.
"Isunya isu pilpres aja kemarin itu, 8 bulan isu pilpres. Sampai sekarang pun masih, ini kan isu Pilpres sampai tanggal 20 Oktober itu kan isunya Pilpres, walaupun kemasannya kemasan RUU yang ada," sambungnya.
Tjahjo mengatakan, dirinya sudah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam mengajukan revisi UU Pemilu ini. Menurutnya, DIM tidak hanya disiapkan oleh Kemendagri melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu.
"(DIM) sudah siap, versi Kemendagri, versi KPU, versi Bawaslu, DKPP, Parpol, kelompok-kelompok independen, kelompok-kelompok demokrasi, Lipi, KPK juga sudah siap," tuturnya.
Sebelumnya, Kemendagri meminta DPR untuk melakukan revisi undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pembahasan revisi ini diminta untuk dilakukan awal tahun 2020.
"Mohon rekomendasi, untuk bisa awal tahun depan setidaknya kalau bisa dimungkinkan ada pembahasan revisi UU Pemilu," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat dengar pendapat (RDP), di Gedung DPR, Senayan, Kamis (26/9/2019).
Tjahjo mengatakan, pemilu serentak tahun ini terbilang sukses dilaksanakan. Namun menurutnya, sorotan hanya dilakukan pada Pilpres tidak dengan Pileg.
"Mohon maaf Pemilu ini walaupun sukses keseluruhan, tapi urusan Pileg nggak laku, menyoritnya ke Pilpres," kata Tjahjo.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
