Mendagri Minta Pemda Peka soal Karhutla Riau: Pusat Sudah Luar Biasa

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi sindiran keras kepada pemerintah daerah di Riau terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membuat kabut asap pekat. Dia meminta para bupati dan wali kota di Riau lebih peka soal karhutla.

"Kami minta bupati-wali kota juga peka untuk terus sama-sama dengan TNI-Polri, dengan seluruh elemen yang terkait termasuk kesehatan, PMI, SAR, bersama-sama. Ini kan faktor alam yang dibuat oleh 90 persen manusia," kata Tjahjo di Yayasan Bahrul Ulum, Jalan Kali Baru, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Sumsel Diselimuti Kabut Asap, Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur

Dia mengatakan upaya pemadaman karhutla dari pemerintah pusat sudah luar biasa. Antara lain dengan mengerahkan pesawat terbang dan helikopter untuk memadamkan api.

"Saya kira masyarakat Riau harus tahu ya bahwa upaya pemerintah pusat sudah luar biasa. Beberapa pesawat terbang, helikopter dikerahkan dengan baik, no limited, dibantu penuh ya kita saya yakin Pak Gubernur juga sudah mengerahkan anggarannya, mengerahkan gaji potensi yang ada," ujarnya.

Tjahjo mengatakan pemerintah pusat mendukung penuh upaya penegakan hukum terkait karhutla. Dia meminta kepala daerah tak melindungi korporasi.

"Maka kami juga mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum oleh kepolisian dan oleh kementerian kehutanan. Saya minta kepala daerah untuk tidak melindungi korporasi-korporasi atau badan usaha-usaha di daerah yang kena sanksi," tegasnya.

Baca juga: Kepala Daerah Absen Rapat Karhutla, Mendagri Ingatkan soal Pembagian Tugas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini berada di Merbabu, Riau, untuk meninjau langsung kondisi karhutla di sana. Dalam tinjauannya, Jokowi menduga karhutla di Riau disengaja dilakukan dan terorganisasi.

"Kalau kita lihat luasannya besar sekali, ini terorganisasi. Nanti Polri coba tanyakan ke Kapolri penanganannya secara detail seperti apa. Sekali lagi pencegahan oleh desa, camat, bupati, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek, Koramil, adalah yang pertama harus dilakukan. Pencegahan," ujar Presiden Joko Widodo di lokasi, Selasa (17/9). (haf/haf)