.webp)
"Ya mungkin, ada kendala atau tidak optimal atau mungkin kepala daerahnya tidak hadir rapat, maka sekarang kami ingatkan kembali bahwa kepala daerah kan ada kepala daerah dan wakil, jangan dua-duanya pergi dong," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Yayasan Bahrul Ulum, Jalan Kali Baru, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu harus tinggal di tempat sebagai ketua satgasnyalah untuk terus komunikasi dengan forkompimda, dengan TNI-Polri, dengan BNPB, dengan PMI dengan kesehatan, dengan pasukan Agni dari Kementerian Kehutanan kan sudah ada termasuk dengan Basarnas," sambungnya.
Menurut Tjahjo, kebakaran hutan ini lebih banyak disebabkan faktor manusia. Dia meminta aparat untuk menindak tegas pelaku.
"Kalau memang kalau gambut itu padam tapi bawahnya kan belum padam, yang bisa memadamkan ya air hujan, walaupun tapi semua upaya sudah diupayakan, ini kan faktor manusia, faktor manusia lagi, ini harus ditegas, ditindak dan pemda jangan memberi peluang, itu aja," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya karhutla. Jokowi menyinggung para aparat di daerah yang belum optimal menangani jika terjadi karhutla.
"Kita tahu, gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati dan wali kota, camat, kepala desa, pangdam, juga punya perangkat, danrem, dandim, ada koramil, babinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat, baik kapolres, kapolsek, sampai bhabinkamtibnas. Semuanya ada. Belum yang di BNPB, belum yang di (kementerian) kehutanan. Kita memiliki semuanya. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/8).
Jokowi berharap aparat daerah dioptimalkan untuk menangani karhutla. Jokowi tidak ingin kebakaran di lahan gambut semakin menjalar.
Halaman 2 dari 2
