Revisi UU KPK Kembali Dibahas Besok, Termasuk soal Izin Penyadapan

Jakarta - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melanjutkan pembahasan mengenai revisi UU KPK besok. Sejumlah isu yang dibahas antara lain izin penyadapan.

"Prinsipnya semua yang ada di DIM pemerintah dan berupa perbedaan substansi terhadap naskah RUU yang ada dari DPR, ya akan dibahas," kata Anggota Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK dari F-PPP, Arsul Sani lewat pesan singkat, Sabtu (14/9/2019).

Baca juga: Revisi UU KPK Dikritik Keras, Ini yang Sudah Dibahas DPR-Pemerintah

Saat memberikan keterangannya soal revisi UU KPK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan catatan mengenai poin-poin yang tidak disepakati pemerintah atau eksekutif, antara lain permintaan izin penyadapan ke pengadilan serta penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Kemudian jika KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan terkait penuntutan dan perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK.

Sedangkan pemerintah menyetujui pembentukan Dewan Pengawas--namun anggotanya berasal dari tokoh masyarakat, aktivis antikorupsi, akademisi--,pemberian kewenangan SP3, dan pegawai KPK harus berstatus ASN.

Baca juga: Refly Harun: Dewan Pengawas Cikal Bakal Pelemahan KPK

"Yang pemerintah tidak mempersoalkannya alias setuju, ya tentu tidak dibahas lagi," ujar Arsul.

Rapat esok hari merupakan lanjutan dari rapat pada hari Jumat (13/9). Rapat saat itu digelar secara tertutup.

Baca juga: Novel: Pak Jokowi, Jangan Biarkan Koruptor Bahagia dan Berutang Budi

Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, rapat tersebut sudah membahas daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU KPK. Namun belum semua DIM soal revisi UU No 30 Tahun 2002 itu yang dibahas.

"Belum selesai dan akan dilanjutkan pada Senin (16/9) yang akan datang. Kita memahami juga karena Pak Menkum HAM (Yasonna H Laoly) ada di luar kota," kata Supratman seusai rapat.


Simak juga video "Sandi Setuju Ada SP3, Tolak Izin Penyadapan KPK":

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/dkp)