Jokowi: Pengelolaan LHKPN Tetap Diurus KPK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju jika kewenangan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diberikan kepada kementerian atau lembaga di luar KPK. Jokowi ingin KPK yang mengurus perihal laporan LHKPN.

"Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagai mana yang telah berjalan selama ini," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Jokowi: UU KPK Sudah Berusia 17 Tahun, Butuh Penyempurnaan

Jokowi juga bicara soal perlunya Dewan Pengawas KPK. Jokowi menyebut KPK perlu adanya pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

"Saya presiden juga diawasi, diperiksa BPK dan juga DPR. Itu wajar dalam proses tata kelola yang baik," tuturnya.

"OKI, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Tapi, anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi, ataupun pegiat antikorupsi. Bukan dari politis, bukan dari birokrat, ataupun dari aparat penegak hukum aktif," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Setuju Pegawai KPK Jadi ASN, Transisinya Perlu Hati-hati

Sebelumnya, Jokowi tidak setuju dengan beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Jokowi mengatakan tidak setuju jika KPK harus meminta izin pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Kemudian, Jokowi tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja, melainkan harus berasal dari unsur ASN maupun instansi lain dengan prosedur rekrutmen yang benar.

Baca juga: Penyidik KPK Berstatus ASN, Jokowi Setuju

Jokowi juga tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejagung dalam penuntutan. "Sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lag," kata Jokowi. (idn/fjp)