Atur PKL Berjualan, Anies: Trotoar Tidak Hanya untuk Pejalan Kaki

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan trotoar di Jakarta memiliki multifungsi. Menurut Anies, trotoar tidak hanya digunakan untuk pejalan kaki.

"Ya jadi begini, trotoar itu bisa memiliki fungsi lebih dari satu, untuk pejalan kaki tapi juga untuk yang lain. Dan itu sudah diatur dalam peraturan Menteri PUPR," kata Anies di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

Baca juga: Revitalisasi Trotoar di DKI, Ini Lokasi yang Jadi Fokus Bina Marga

Anies mengungkapkan pihaknya akan menata trotoar Jakarta. Anies mengatakan jangan sampai trotoar Jakarta tidak merangkul kegiatan ekonomi pedagang kaki lima (PKL).

"Nah kita akan menata, tidak semua tempat nantinya dibagi antara pejalan kaki dengan kegiatan ekonomi. Nanti semuanya akan diatur, jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL, trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak," ujar Anies.

Anies membandingkannya dengan trotoar di kota-kota modern di dunia. Menurutnya, trotoar di kota modern dunia memiliki lebih dari satu tujuan peruntukan.

"Bahkan bukan hanya peraturan PUPR, di seluruh dunia, kota-kota modern juga trotoarnya digunakan untuk kegiatan yang multipurpose, bukan hanya single purpose. Itu akan ditentukan oleh ukurannya, oleh sifat wilayahnya," ucap Anies.

Baca juga: Perluasan Ganjil Genap Dinilai Belum Bisa Kurangi Macet dan Polusi

Lalu Anies bicara kegunaan trotoar tergantung kawasannya. Menurut Anies, dirinya mempunyai kewenangan atas itu dan berjanji akan mengatur hal tersebut.

"Wilayah yang 100% pemukiman perumahan, berbeda dengan trotoar dengan kawasan yang pertokoan, berbeda juga dengan kawasan yang 100% perkantoran, berbeda juga dengan tempat hiburan. Jadi yang disebut sebagai trotoar itu akan ditentukan pada kawasan, ukuran, dan dari situ akan dibagi. Nah untuk ini bisa berjalan dengan baik, harus ada ketentuan, gubernur mempunyai kewenangan untuk mengatur itu, nanti akan kita atur semua," imbuh Anies.

Baca juga: Pemprov DKI Rumuskan Kriteria Trotoar yang Boleh Ditempati PKL

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gembong Warsono, mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di trotoar. Gembong menyatakan rencana itu tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat.

"Sangat kurang tepat dan kebijakan itu akan menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi memang inilah Pak Anies selalu membuat kebijakan yang kontroversial. Kami, Fraksi PDI Perjuangan, sangat menyayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Anies," ujar Gembong kepada wartawan, Kamis (5/9).


Anies Perbolehkan PKL Dagang di Trotoar, Asal...:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/fdu)