"Secara umum perluasan ganjil-genap belum menunjukkan pengurangan kemacetan dan penurunan polusi udara secara signifikan," kata Nirwono kepada wartawan, Sabtu (7/9/2019).
Dari adanya sistem ganjil-genap, Nirwono menilai masyarakat justru menyiasatinya dengan mengatur waktu bepergian. Bukan malah menaiki angkutan umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, jelas Nirwono, angkutan umum di DKI belum terintegrasi dengan baik sehingga masyarakat belum terjamin ketika harus menggunakan transportasi umum.
"Angkutan umum belum terintegrasi dengan baik, sedangkan yang sudah ada belum dapat diandalkan waktunya, dan tidak murah juga secara total biaya transportasi umumnya," katanya.
Masyarakat, jelas Nirwono, akan lebih memilih ojek online yang tidak kena sistem perluasan ganjil-genap. Hal itu justru tidak mengurangi polusi udara. Sebab, menurutnya, sepeda motorlah yang mengeluarkan lebih banyak polusi.
"Kehadiran transportasi daring khususnya ojol justru lebih banyak digunakan dan diandalkan oleh masyarakat ke kawasan ganjil genap," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telan meneken peraturan gubernur (pergub) yang memberlakukan perluasan sistem ganjil genap. Pergub itu saat ini sedang dalam proses perundangan.
"Pertama bahwa peraturan gubernur sudah ditandatangani, dan saat ini dalam proses pengundangan. Oleh sebab itu, saat ini kita langsung melakukan press conference terkait dengan implementasinya," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam konferensi pers di Taman Budaya Dukuh Atas, Jalan Sudirman Raya, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini