Terima Dubes Singapura, HNW Bicara GBHN hingga Pemindahan Ibu Kota

Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar. Anil meminta pandangan dan pendapat HNW tentang Indonesia dalam lima tahun ke depan, mulai dari tema demokrasi, GBHN, hingga pemindahan ibu kota.

Baca juga: Ketua Komisi Yudisial Dukung MPR Kembali Terapkan GBHN

HNW mengatakan bahwa ke depan para pemangku kepentingan di Indonesia harus menjaga komitmen-komitmen yang sudah menjadi kesepakatan bersama, yaitu menjaga keindonesiaan. Menurutnya, menjaga Indonesia juga akan berdampak positif buat negara-negara tetangga seperti Singapura.

"Demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Pemilihan Umum berjalan lancar dan aman. Banyak yang mengkhawatirkan terjadinya konflik usai pemilu, ternyata tidak terjadi. Kita tetap bisa menjaga Indonesia. Saya ingin ke depan komitmen-komitmen yang sudah kita sepakati tetap terus kita jaga. Jika Indonesia maju bisa berdampak pada kemajuan kawasan Asia Tenggara. Menjaga Indonesia juga akan berdampak positif buat negara-negara tetangga," ucap HNW dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2019).

HNW juga mengatakan supaya program dan pembangunan tertata dengan baik, maka perlu GBHN. Menurutnya, pimpinan punya janji kampanye dan menjalankan visi tetapi harus sesuai koridor GBHN. Akhirnya GBHN mempunyai posisi politik yang kuat dan dilaksanakan serta harus didukung oleh sebuah lembaga, yaitu MPR.

"GBHN inilah tempat bertemunya seluruh wakil rakyat dan wakil daerah dari seluruh partai. Inilah Indonesia, sehingga diharapkan pembangunan bukan berdasarkan visi seseorang tetapi visi tentang negara. Jika ini terlaksana maka tahapan pembangunan Indonesia akan terukur," ucapnya.

"Saya setuju dengan dihidupkan kembali GBHN. Ketiadaan GBHN yang berjangka panjang dan mengikat membuat kebijakan Indonesia tidak terukur dan memiliki visi ke depan yang kuat. Contohnya pimpinan di Indonesia melaksanakan program sesuai janji kampanye. Presiden memenuhi janji kampanye. Gubernur juga banyak janji kampanye. Begitu juga Bupati dan Walikota," jelas HNW.

Selanjutnya HNW menilai peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci jika pemerintah ingin membangun sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan ini lebih urgent dibanding dengan rencana pemindahan ibu kota.

"Kalau ada anggaran yang longgar pakailah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini lebih urgent daripada memindahkan ibukota negara," ujarnya.

"Selain itu, anggaran untuk membangun ibu kota negara baru bisa untuk menutup defisit BPJS. Kalau rakyat sakit, bagaimana bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul," imbuhnya.

Senada dengan HNW, Anil juga sepakat dengan dihidupkannya kembali GBHN. Menurutnya, GBHN sebagai proses dari reformasi politik di Indonesia menuntun bagaimana program-program dan rencana pembangunan memiliki visi jangka panjang dan bukan hanya tujuan pendek selama lima atau sepuluh tahun.

Baca juga: Gus AMI Bertemu Sekjen Partai Koalisi Internasional, Ini yang Dibahas

Sebelumnya, Anil juga menanyakan kepada HNW terkait skala prioritas pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, banyak rencana yang tiba-tiba berubah

"Dalam lima tahun ke depan, presiden juga sudah menentukan skala prioritas yaitu pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, investasi. Tapi tiba-tiba muncul rencana untuk memindahkan ibukota negara. Apakah ini surprise?" ucap Anil.



Saksikan juga video "Menuju Kebangkitan GBHN, Masih Perlukah?":

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)