Soal Pencari Suaka di Kalideres, Pemerintah: Tanggung Jawab UNHCR

Jakarta - Pemprov DKI mengatakan tidak akan mengusir pencari suaka dan pengungsi di Kalideres, Jakarta Barat karena alasan kemanusiaan. Pemerintah lewat Kemenko Polhukam mengatakan saat ini masih menunggu langkah UNHCR sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

"Ya masih menunggu UNHCR, itu kan mandatnya UNHCR. Masalah pengungsi dari luar negeri itu adalah tanggung jawab UNHCR, bukan tanggung jawab pemerintah. Kita hanya membantu, men-suport," kata Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenko Polhukam Chairul Anwar, kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Pertimbangkan HAM, Pemprov DKI Tak Usir Paksa Pencari Suaka di Kalideres

Chairul mengatakan untuk sementara pencari suaka itu akan tetap ditempatkan di penampungan sementara di Kalideres. Mereka diberi kelonggaran sambil menunggu bantuan dari UNHCR.

"Memang Pemprov DKI menetapkan batas waktunya 31 Agustus 2019 tempat penampungan di Kalideres akan ditutup. Namun UNHCR itu masih melakukan upaya untuk melakukan notifikasi dan pemberian bantuan, jadi saya kira waktu penutupan itu bisa kita fleksibelkan," ujarnya.

Dia menduga sebagian pencari suaka itu sudah punya tempat tinggal di luar lokasi penampungan. Namun mereka tetap bertahan agar segera mendapat kepastian soal negera yang mau menampung dan memberikan suaka.

"Menurut analisa saya sebagian dari mereka juga sudah punya tempat tinggal sesungguhnya. Ada kos-kosan, kontrakan mereka di daerah Bogor, Cisarua, Puncak. Karena mereka bukan orang baru di Indonesia, sudah 5 sampai 7 tahun. Sebetulnya aksi mereka itu bukan ingin ditampung, ingin minta dipercepat penempatan ke negara ketiga," ucap Chairul.

Baca juga: Luntang-lantung Nasib Pencari Suaka di Ibu Kota

Sebelumnya Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengatakan tidak akan melakukan pengusiran paksa kepada pengungsi pencari suaka di Kompleks eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Hak asasi manusia (HAM) menjadi pertimbangan utama.

"Kita nggak berani dong maksain orang nggak mau pindah, ntar HAM lagi. Kalau kena HAM repot," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri, Kamis (5/9).


Anies: Pemerintah Pusat Cari Solusi Tempat Bagi Pencari Suaka

[Gambas:Video 20detik]

(abw/tsa)