Airlangga soal Revisi UU MD3: Ubah Sistem Voting, Utamakan Musyawarah

Jakarta - Seluruh fraksi di DPR RI sepakat revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi inisiatif DPR. Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan revisi UU MD3 hanya terkait pimpinan MPR yang turut mengubah kebiasaan sistem voting paket menjadi musyawarah.

"Jadi yang direvisi hanya satu terkait dengan jumlah (pimpinan). Tentu ini juga mengubah yang biasanya sistem voting paket, dengan adanya (revisi) MD3 ini ada konsensus. Jadi mengutamakan musyawarah," kata Airlangga di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Revisi UU KPK di Ujung Jabatan, Parpol Dinilai Punya Kepentingan Diam-diam

Dia mengatakan revisi UU MD3 merupakan inisiatif DPR dan sudah disetujui semua partai. Namun, Airlangga tak menjawab apakah revisi UU MD3 untuk menambah jumlah pimpinan MPR ini ditujukan demi memuluskan amendemen UUD 1945 atau tidak.

"Jadi revisi itu adalah, ini juga UU inisiatif dan disetujui oleh seluruh partai, termasuk PDIP," ucap Airlangga.

Baca juga: Gerindra Tak Keberatan Pimpinan MPR Ditambah: Harus Wakili Semua Elemen

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR telah sepakat revisi UU MD3 dilakukan. Salah satu poin yang akan dibahas dalam revisi yakni penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.

Persetujuan seluruh fraksi tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPR yang digelar hari ini. Dalam paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019), pimpinan rapat yakni Utut Adianto awalnya meminta persetujuan seluruh fraksi terkait revisi UU MD3. Utut bertanya apakah pendapat setiap fraksi terkait revisi UU MD3 dapat disampaikan secara tertulis ke pimpinan. Semua fraksi pun setuju. (zak/haf)