.webp)
Ratusan ribu warga Hong Kong turun ke jalanan sejak pertengahan Juni lalu, dalam aksi protes yang terkadang berujung bentrokan, untuk mengecam apa yang dirasakan sebagai campur tangan pemerintah pusat China. Otoritas China telah membantah tuduhan campur tangan itu.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (4/9/2019), Hong Kong yang bekas koloni Inggris, dikembalikan kepada pemerintahan China pada tahun 1997 lalu, di bawah formula 'satu negara, dua sistem' yang menjamin kebebasan bagi seluruh warga Hong Kong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
China mengusulkan formula yang sama untuk Taiwan, yang hingga kini dianggap sebagai provinsi yang memisahkan diri dan sukar dikendalikan. Kebanyakan warga Taiwan memantau secara saksama apa yang terjadi di Hong Kong dan menjadi semakin khawatir atas agenda 'reunifikasi' dari China.
"Saya harap orang-orang bisa saling bertukar pikiran bersama-sama soal bagaimana caranya memenangkan perang melawan teror putih dan kepemimpinan otoriter Beijing," sebut Lester Shum, salah satu pemimpin mahasiswa saat gerakan 'Umbrella' di Hong Kong sekitar 5 tahun lalu.
Hal itu disampaikan Shum kepada wartawan dalam konferensi pers di Taipei, Taiwan, pada Selasa (3/9) waktu setempat. Gerakan 'Umbrella' yang berlangsung nonstop selama 79 hari di Hong Kong tahun 2014 lalu telah membayangi aksi protes beberapa waktu terakhir. Istilah 'teror putih' atau 'white terror' merujuk pada aksi anonim yang memicu iklim ketakutan di tengah masyarakat.
"Teman-teman di Taiwan bukan pengamat untuk gerakan di Hong Kong. Warga Taiwan adalah partisipan. China pasti ingin mengambil alih Taiwan setelah mereka mengambil alih Hong Kong," ucap Shum dalam pernyataannya.
Dalam konferensi pers yang sama, Joshua Wong -- salah satu pemimpin terkemuka untuk gerakan 'Umbrella tahun 2014 lalu -- menyerukan digelarnya unjuk rasa besar-besaran menjelang perayaan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat China yang jatuh pada 1 Oktober mendatang.
"Kami harap Hong Kong suatu hari bisa menjadi Taiwan, sebuah tempat dengan demokrasi dan kebebasan," ujarnya.
Wong bebas dengan jaminan setelah ditangkap otoritas Hong Kong pekan lalu, atas tuduhan menghasut dan berpartisipasi dalam unjuk rasa tanpa izin di luar markas besar Kepolisian Hong Kong pada 21 Juni lalu.
Pada Selasa (3/9) waktu setempat, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyatakan pemerintahannya mengawasi secara saksama krisis yang menyelimuti Hong Kong. Otoritas China telah menuduh Taiwan mendukung aksi protes di Hong Kong. Tuduhan itu telah dibantah oleh otoritas Taiwan.
"Sama seperti komunitas internasional lainnya, ketika dibutuhkan dan didasarkan atas kekhawatiran kemanusiaan, kami akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada warga Hong Kong di Taiwan, dan tidak akan hanya tinggal diam di pinggir dan menonton," ujar Presiden Tsai dalam pernyataannya.
"Republik China (Taiwan) dengan sabar mendukung demokrasi dan kebebasan di Hong Kong, dan berharap agar masyarakat Hong Kong bisa dengan cepat memulihkan stabilitas," imbuhnya.
Anggota parlemen Hong Kong yang pro-demokrasi, Eddie Chu, mendorong otoritas Taiwan untuk menyusun 'mekanisme kemanusiaan' untuk menerima para demonstran dari Hong Kong setelah ratusan penangkapan dilakukan sejak unjuk rasa dimulai pada Juni lalu. "Mungkin akan ada konflik yang lebih buruk di Hong Kong ... Kami harap pemerintah Taiwan dan partai-partai politik bisa melakukan persiapan untuk skenario tersebut," cetusnya.
Bentrokan terbaru antara demonstran dan polisi di Hong Kong terjadi pada Selasa (3/9) malam waktu setempat. Polisi menembakkan peluru beanbag yang berisi butiran-butiran kecil dan mengerahkan semprotan merica untuk membubarkan demonstran anarkis yang berkumpul di luar kantor polisi Mong Kong dan stasiun kereta bawah tanah Prince Edward.
Halaman 2 dari 2
