ICW Minta Jokowi Tolak Capim KPK Bermasalah, Komisi III Bicara Uji Kelayakan

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani menolak nama-nama capim KPK yang tidak punya integritas. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery bicara tentang uji kelayakan (fit and proper test) terhadap para capim KPK yang bakal dilakukan pihaknya.

"Tentu sebagai wakil rakyat semua hal yang beredar di masyarakat dan masukan dari semua pihak akan kami kaji, akan kami pakai sebagai referensi dalam melakukan fit and proper test," kata Herman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan komisi III terdiri dari banyak orang yang nantinya membuat uji kelayakan independen dan terbuka. Oleh sebab itu, dia menjamin uji kelayakan bakal bebas dari intervensi.

"Komisi III terdiri dari sekian fraksi dan sekian puluh orang yang mana suara setiap orang bisa beda-beda, pendapat setiap orang bisa beda-beda. Oleh sebab itu proses fit and proper test nanti akan independen dan terbuka," ujar Herman.

Politikus PDIP itu yakin uji kelayakan capim KPK akan selesai sebelum pergantian anggota DPR. Dia berharap Jokowi berharap Jokowi menyerahkan 10 nama capim KPK ke DPR.

"Tentu harapan kami adalah Presiden segera menyerahkan ke Komisi III, karena waktu pelaksanaan fit and proper test sudah mepet," terang Herman.

Sebelumnya, ICW meminta Jokowi berani menolak nama-nama capim yang diserahkan Pansel jika nama-nama itu bermasalah. Jokowi, menurut ICW, harus berani menolak nama-nama yang diserahkan Pansel dan mengevaluasi kinerja pansel.

"Jika nantinya nama-nama yang dihasilkan oleh Pansel ditemukan tidak mempunyai integritas dan memiliki rekam jejak yang buruk maka Presiden harus berani mengambil sikap untuk menolak usulan dari Pansel dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja dari Pansel Pimpinan KPK," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Senin (2/9).