Heran KPK Selalu Dibela, Komisi III DPR Curiga Ada Anggaran Khusus untuk LSM

Ilustrasi (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Kerja sama KPK dengan sejumlah LSM dan lembaga nonpemerintah (NGO) mendapatkan sorotan dari anggota Komisi III DPR. Anggota dari F-PKB, Anwar Rachman, mempertanyakan anggaran KPK untuk mengadakan kerja sama atau mendapatkan dukungan dari mereka.

Hal itu disampaikan Anwar dalam rapat pembahasan anggaran tahun 2020 bersama KPK dan mitra kerja Komisi III lain di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019). Anwar menanyakan apakah KPK memiliki anggaran khusus dalam kerja sama dengan LSM/NGO.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk KPK ini yang kita pertanyakan selama ini KPK dalam hal beberapa yang berkaitan dengan publik selalu NGO yang tampil. Apakah NGO ini dianggarkan di dalam sini atau gimana? Biayanya gimana itu?" kata Anwar.

"Ada beberapa NGO, kemudian mengerahkan dukungan massa, nah ini kan ada anggaran. Apa dianggarkan di sini? Kalau masuk anggaran di pos apa?" imbuh dia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pun menjawab. Ia menegaskan KPK tidak pernah membayar LSM/NGO atau para tokoh yang bekerja sama atau mendukung mereka.

"Tidak sama sekali. Tidak ada. Dan juga jangan kita menghina NGO. Kalau ibu wakil presiden datang ke KPK, nggak dibayarin itu. KH Saiq Aqil itu tidak dibayarin KPK kalau dia datang dukung KPK," kata Syarif.

"NGO yang datang ke KPK itu akibat panggilan hati tidak dibayar satu peser pun dari duit KPK," tegasnya.

Ia pun meminta agar dukungan dari LSM/NGO hingga para tokoh untuk KPK tidak direndahkan. Syarif pun sempat menyindir soal aksi-aksi yang kerap digelar untuk mengkritik KPK.

"Kita tidak pernah mau membayar orang untuk datang ke KPK. Yang perlu dipertanyakan itu yang kirim-kirim bus itu yang orgnya nggak tahu apa yang diomongin. Sampai 6-7 bus depan KPK. Nah itu yang dibayar. Kalau yang lain, para tokoh bangsa jangan juga kita rendahkan," ujar Laode.