Kritik ke Pansel Belum Berhenti, Latar Belakang Capim KPK Kena Imbas

Diskusi tentang pansel capim KPK di Formappi. (Jefrie Nandy Satria/detikcom)

Jakarta - Kritik terhadap Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK belum sepenuhnya tuntas. Latar belakang capim yang lolos sejauh ini juga tidak lolos dari catatan.

Ray Rangkuti sebagai Direktur Lingkar Madani Indonesia menyinggung soal jaksa dan polisi yang mengikuti seleksi capim KPK. Sebab, menurut Ray, para jaksa dan polisi itu sebaiknya mengoptimalkan pemberantasan korupsi di institusi masing-masing.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jauh lebih baik justru polisi dan jaksa dioptimalkan untuk melakukan pemberantasan di institusinya masing-masing, membangun wajah polisi atau korps kepolisian dalam konteks pemberantasan korupsi," ujar Ray di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Ray berbicara dalam konteks diskusi bersama lembaga non-pemerintah lainnya, seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Exposit Strategic, hingga dari Formappi sendiri. Ray mengatakan pemberantasan korupsi tidak selalu menjadi tugas KPK, tapi dapat disinergikan dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Polri.

"Kekeliruan cara pandang yang seperti ini boleh jadi kalau itu juga menghinggapi cara pandang pansel yang sekarang akan berakibat semua kebutuhan pengelolaan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi beralih ke KPK, pada saat yang bersamaan mengabaikan fungsi-fungsi aparat penegak hukum yang lain dalam rangka tugas ini," kata Ray.

Di tempat yang sama, peneliti Formappi Lucius Karus berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah dengan banjirnya kritik bagi Pansel Capim KPK tersebut. Apalagi, lanjut Lucius, pansel itu dibentuk Jokowi.

"Presiden harus melakukan sesuatu. Karena kalau lewat dari presiden proses selanjutnya semakin tidak terkontrol ketika nama-nama ini sudah dibawa ke DPR ya. Kita berharap betul kepada presiden untuk memastikan kita tidak sedang memastikan komisioner-komisioner KPK yang akan membuat KPK itu menjadi fotokopinya polisi dan jaksa. Hanya presiden. Kalau itu tidak bisa dijamin oleh Presiden Joko Widodo, maka memang tugas selanjutnya dari publik semakin besar," kata Lucius.