Pansel Capim KPK Banjir Kritik, Buya Syafii Minta Presiden-DPR Ikut Awasi

Diskusi di KPK mengenai seleksi capim KPK. (Zunita Amalia Putri/detikcom)

Jakarta - Tugas Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK belum tuntas tapi menuai banyak kritik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta turun tangan.

"Saya sempat menganjurkan bahwa Pak Presiden diberi peta yang sebenarnya 20 orang (capim KPK) itu sehingga yang terpilih nanti adalah orang-orang yang betul-betul sesuai Pasal 3 itu," ucap Buya Syafii Maarif sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Kehadiran Buya di KPK adalah sebagai pembicara dalam diskusi 'Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK' bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Penasihat KPK Tsani Annafari, dan Sinta Nuriyah, yang merupakan istri presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid. Buya menyebut peta rekam jejak itu sebagai salah satu alat bagi presiden melihat sosok yang tepat untuk memimpin KPK periode mendatang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini memang kandidat capim KPK ada 20 orang yang telah melewati beberapa tahapan tes. Nantinya 20 orang itu akan dikerucutkan lagi menjadi 10 orang untuk diserahkan ke Jokowi, barulah diajukan ke DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan.

Sementara itu, Pasal 3 yang dimaksud Buya adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal tersebut berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun

Buya memahami Pasal 3 UU KPK secara ideal sulit terwujud. Namun dia tetap berharap proses seleksi capim KPK bisa melahirkan setidaknya sosok yang mendekati perwujudan dari pasal tersebut.

"Itu tak mudah itu, di mana-mana ada 'gerbong-gerbong', istilahnya," ucap Buya tanpa menjelaskan apa maksud dari 'gerbong-gerbong' yang disebutnya itu.

Selain itu, Buya menaruh harapan pada para anggota Dewan, terutama Komisi III DPR, berkaitan dengan seleksi capim KPK. Di balik berbagai kepentingan, Buya ingin para anggota Dewan benar-benar merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat.

"Kita ini berharap pada Presiden dan Komisi III (DPR)," kata Buya.

"Saya berharap Komisi III nanti, lepaskan kepentingan kelompok, lepaskan kepentingan pribadi, coba pilihlah ketuanya itu betul-betul yang agak mendekat idealisme Pasal 3," imbuh Buya.

Kembali Buya berpesan kepada Jokowi agar betul-betul membuka mata sebelum menentukan siapa capim KPK yang diajukannya ke DPR. Buya paham orang-orang di sekeliling Jokowi memiliki kepentingan masing-masing.

"Dan juga presiden harus mendapatkan masukan yang betul-betul benar ya. Sebab, kadang yang mengelilingi orang penting itu belum tentu orang baik, banyak oportunis-oportunis, banyak 'musang berbulu ayam' ya, saya yakin banyak itu. Topeng-topeng itu, saya pahamlah karena saya mendapat pengaduan ya," kata Buya.

ICW Pertanyaan Capim KPK soal LHKPN:

[Gambas:Video 20detik]