Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD Surabaya Tunggu Ketua Definitif Terpilih

Surabaya - Penyusunan alat kelengkapan DPRD Surabaya akan dilakukan setelah ketua definitif terpilih. DPRD Surabaya saat ini sedang menunggu surat dari para partai politik terkait pembentukan fraksi terlebih dahulu.

"Hari ini kami masih menunggu partai-partai politik mengirim surat soal pembentukan fraksi-fraksi dari seluruh anggota DPRD yang dilantik 24 Agustus lalu," ujar Ketua DPRD Surabaya sementara Adi Sutarwijono kepada detikcom, Selasa (27/8/2019).

"Setelah fraksi-fraksi terbentuk, kemudian pimpinan definitif terbentuk, bisa dilakukan pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD," ujar pria yang akrab disapa Awi ini.

Menurut Awi, tidak ada perubahan atau tambahan dalam pembentukan alat kelengkapan dewan periode 2019-2024. Formasi penyusunan dipastikan akan sama saja pada periode sebelumnya yang terdiri dari 4 komisi ditambah 4 badan.

Baca juga: Adi Sutarwijono Jadi Ketua Sementara DPRD Surabaya

"Tidak ada perubahan. Masih sama seperti periode sebelumnya seperti Komisi A untuk Bidang Hukum dan Pemerintahan, Komisi B Bidang Perekonomian, Komisi C Bidang Pembangunan, Komisi D Kesejahteraan Rakyat. Ditambah 4 badan seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembuat Perda dan Badan Kehormatan," terang ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu.

Sedangkan untuk pemilihan ketua komisi dan badan, imbuh Awi, akan dilakukan oleh anggota komisi. Hal itu juga sama akan berlaku untuk pemilihan ketua badan di DPRD dan akan disahkan pada rapat paripurna.

"Pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan oleh anggota Komisi, kemudian ditetapkan di Rapat Paripurna DPRD. Begitu pula pemilihan pimpinan Badan Pembuat Perda dan Badan Kehormatan," ujar Awi.

"Untuk Pimpinan Badan Musyawarah dan Badan Anggaran akan langsung diisi oleh Pimpinan Definitif DPRD Kota Surabaya, terdiri atas Ketua dan 3 Wakil Ketua," imbuhnya.

Baca juga: Pelantikan Anggota DPRD Surabaya Diwarnai Aksi Demo

Sama dengan penentuan ketua DPRD, terang Awi, 3 kursi ketua juga sudah diatur dalam aturan perolehan kursi terbanyak secara berurutan. Untuk itu, ia mengimbau agar parpol tidak saling berebut.

"Wakil Ketua itu dihitung dari peraih kursi terbanyak dan suara terbanyak dari parpol-parpol peserta Pemilu 2019, dihitung secara berurutan nomor 1, 2, 3, 4," jelas Awi.

Parpol peraih kursi dan suara terbanyak urutan pertama otomatis berhak menduduki Ketua DPRD yang ke-2, 3, dan 4 menjadi wakil ketua DPRD. Jadi tidak ada rebutan lagi," tandasnya. (fat/iwd)