Ibu Kota Pindah ke Kaltim, PPP: Jangan Sampai Ulang Persoalan Jakarta

Jakarta - Fraksi PPP di Komisi II DPR menyambut baik pengumuman lokasi ibu kota baru ke Kalimantan Timur (Kaltim). PPP menilai pemerintah selanjutnya perlu memikirkan tata ruang dan pengendalian penduduk di ibu kota baru nantinya.

"Selanjutnya harus dipikirkan di kota yang baru adalah tata ruang, serta pengendalian kepadatan penduduk. Kota baru jangan sampai mengulang persoalan serupa yang melanda Jakarta seperti macet, banjir, polusi, kepadatan," kata anggota Komisi II F-PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru, Fahri Hamzah Bicara 'Asal Bapak Senang'

Selanjutnya, Awiek meminta pemerintah juga memikirkan Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota negara. Ia tak ingin Jakarta menjadi kota yang 'redup' nantinya.

"Yang perlu dipikirkan pemerintah adalah penanganan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Menjadikan pusat kota bisnis dan perdagangan harus jelas konsepnya. Jangan sampai nanti aktivitas bisnis dan perdagangan ikut mendekat ke kawasan ibu kota, sehingga nantinya Jakarta menjadi kota yang meredup," ujarnya.

Menurut Awiek, pemerintah bisa meniru pola negara-negara lain ketika melakukan pemindahan ibu kota. Selain itu, Awiek menyebut perlu ada regulasi jelas yang mengatur pemindahan ibu kota.

"Harus ada perubahan regulasi, yakni revisi UU tentang Ibu Kota," tuturnya.

Baca juga: Sebut Ibu Kota Baru Boros Lahan, Ridwan Kamil: Idealnya 35 Ribu Ha

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan ibu kota baru Indonesia pindah ke Provinsi Kalimantan Timur karena lokasinya yang paling ideal setelah melakukan berbagai diskusi, studi, dan pertimbangan.

"Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi.




Tonton Video Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Bagaimana Nasib Jakarta?

[Gambas:Video 20detik]

(azr/idn)