Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru, Fahri Hamzah Bicara 'Asal Bapak Senang'

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang mendapat masukan dari ahli tata negara. Penilaian itu tak terlepas dari pengumuman lokasi ibu negara baru yang disampaikan Jokowi siang tadi.

"Terus terang saya menyayangkan kurangnya ahli tata negara di sekitar presiden itu, sehingga presiden itu tak menjalankan suatu proses ketatanegaraan yang resmi, yang lazim, begitu. Proses ketatanegaraan yang lazim itu kan ada tahapannya," kata Fahri saat dimintai tanggapan soal pengumuman ibu kota negara baru, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Gambaran Kutai Kartanegara yang Sebagian Wilayahnya Jadi Ibu Kota Baru

Fahri menjelaskan pemindahan ibu kota negara harus mengubah ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini, apakah harus mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) atau undang-undang terkait. Jika harus mengubah UUD, Fahri menyebut MPR harus dilibatkan.

"Kalau di UUD dia harus menarik, mempropose itu ke MPR untuk diadakannya sidang istimewa. Tetapi kalau di undang-undang, dia mesti menyelesaikan naskah akademiknya dulu, lalu dia melakukan sosialisasi pada tingkat pemerintah," jelas Fahri.

"Barulah dia bicara dengan DPR di komisi-komisi di mana undang-undang itu harus diubah. Sebab undang-undang yang harus diubah untuk perpindahan ibu kota lebih dari 8, dalam kajian sementara yang saya temukan," imbuhnya.

Baca juga: Ini Isi Surat Jokowi ke DPR soal Ibu Kota Baru

Fahri menyayangkan Jokowi yang lebih dulu memberikan pengumuman lokasi ibu kota baru, tapi tak menyelesaikan prosesnya di DPR. Hal tersebut menurutnya tak dapat dipisahkan dari kurangnya ahli tata negara di samping Jokowi.

"Sebagiannya mungkin banyak asal bapak senang aja kali ya? Banyak penjilat juga lagi jangan-jangan? Penjilat ini kan apa yang dilakukan presiden bener aja sama dia, padahal salah," ucapnya.

"Kan nggak boleh begitu. (Semestinya Jokowi diberitahu), 'Mohon maaf Pak Presiden, nggak gitu caranya, Pak, mesti bikin undang-undang dulu, mesti bikin kajian, naskah akademik dulu," sambung Fahri.




Tonton Video Begini Rencana Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Baru RI:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/gbr)