.webp)
Aksi para mahasiswa di Gedung DPRD Lamongan sempat memanas. Pasalnya, mahasiswa tidak diterima perwakilan anggota DPRD. Mereka hanya mau ditemui Ketua DPRD sementara, Abdul Ghofur.
"Kami ingin ketemu dengan Ketua DPRD Lamongan," kata Korlap aksi PMII Lamongan, Nasirul Falahuddin ketika ditemui oleh 6 anggota DPRD Lamongan," Senin (26/8/2019).
Akibatnya, terjadi adu argumen antara perwakilan anggota DPRD dengan para mahasiswa. Sekitar 15 menit berselang, Abdul Ghofur keluar menemui para pengunjuk rasa.
"Kami memastikan akan mengakomodir dan mengupayakan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Kami ini kan mewakili anda," kata Abdul Ghofur.
Abdul Ghofur juga meminta kesempatan pada para mahasiswa agar para wakil rakyat bisa menyelesaikan tahapan-tahapan di dewan. Tak puas dengan jawaban Abdul, mahasiswa pun membuntuti para anggota DPRD dan memaksa masuk ke dalam Gedung DPRD. Mereka meminta daftar absensi DPRD hari ini.
"Tidak ada kewajiban Anggota DPRD untuk mengisi absen, kalau ada rapat baru ada absensi," kata Saifudin Zuhri, anggota DPRD Lamongan yang ikut menemui pengunjuk rasa.
Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut DPRD harus menyelesaikan persoalan banjir dan kekeringan yang menjadi bencana rutin bagi masyarakat Lamongan. Ke depan, kata mahasiswa, sudah tidak ada lagi bencana banjir dan kekeringan di Lamongan.
"Wakil rakyat harus merumuskan kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan, baik yang sifatnya kebijakan distributif, ekstraktif, maupun regulatif," kata Nasirul dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar Anggota DPRD bersama Pemkab Lamongan menyelesaikan persoalan pengangguran. "Dewan juga harus mengontrol pengelolaan sumberdaya alam," kata mahasiswa.
Usai debat dan adu argumen, para mahasiswa akhirnya balik kanan dan memastikan akan kembali menggelar demo dengan massa yang lebih banyak. Mahasiswa berjanji untuk terus mengontrol kinerja para wakil rakyat. (sun/bdh)
