.webp)
Sambil membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan, para atlet dan pengurus KONI berorasi di depan kantor Pemkot Mojokerto, Jalan Gajah Mada. Demo yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu dijaga sejumlah anggota polisi dan Satpol PP.
Tak lama kemudian, perwakilan massa diterima ke Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto untuk audiensi. Pertemuan tertutup ini dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto Ahmad Rizal Zakariya dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik. Audiensi baru selesai sekitar pukul 12.00 WIB.
Ketua KONI Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo mengatakan, unjuk rasa ini digelar sebagai protes terhadap Pemkot dan DPRD. Pasalnya, usulan dana hibah untuk pembinaan KONI tahun 2019 Rp 3 miliar, sama sekali tidak disetujui oleh pemerintah. Usulan dana Rp 2,5 miliar melalui P APBD 2019 juga tidak disetujui.
Akibatnya, selama ini KONI Kota Mojokerto terpaksa iuran bersama para pengurus cabang olahraga (cabor). Itu dilakukan agar para atlet tetap bisa mengikuti rangkaian kompetisi tahun ini.
Gelaran Porprov Jatim beberapa waktu lalu misalnya. Para pengurus cabor iuran untuk memberangkatkan para atlet setelah pengajuan anggaran Rp 900 juta tidak disetujui oleh pemerintah.
Karena tidak semua pengurus cabor mempunyai uang pribadi, maka hanya 14 dari 24 cabor yang mengikuti Porprov Jatim. Cabor yang mengikuti Porprov antara lain bulu tangkis, atletik, basket, judo, pencak silat, renang, wushu, biliar, angkat berat dan bina raga.
"Anggaran KONI di 2019 blong atau nol. Usulan kami Rp 3 miliar. Tidak disetujui karena alasan teknis. Pemerintah sudah melanggar Pasal 69 UU nomor 3 tahun 2005 karena hibah KONI harus dicantumkan di hibah daerah," kata Santoso kepada wartawan usai audiensi di Kantor Pemkot Mojokerto, Kamis (22/8/2019).
Hasil audiensi, lanjut Santoso, Pemkot Mojokerto berjanji akan memberikan anggaran pembinaan untuk KONI sebelum Hari Olahraga Nasional 9 September nanti. Pihaknya berharap kali ini pemerintah menepati janjinya. Jika tidak, maka para atlet tidak akan bisa mengikuti kompetisi yang tersisa Agustus-Desember 2019.
"Katanya ditampung di anggaran tidak terduga. Nilainya belum ditentukan, minimal operasional kami setahun atau anggaran Porprov Rp 900 juta terpenuhi," ujarnya.
Dampak nihilnya anggaran tahun ini salah satunya dirasakan pengurus cabor bulu tangkis. Sekretaris Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Mojokerto Gatot Sugiyanto menjelaskan, pihaknya terpaksa iuran hingga Rp 125 juta agar para atlet bisa bertarung di Porprov Jatim.
Menurutnya, ke depan masih ada 2 kompetisi lainnya yang wajib diikuti para atlet. Yaitu Jatim Junior Master tingkat Asia Tenggara pada November dan Kejurprov Jatim pada Oktober 2019. Para atlet tidak akan bisa mengikuti kompetisi tersebut tanpa suntikan dana dari Pemkot Mojokerto.
"Kedua even itu wajib ikut. Kalau tidak ikut, kena diskualifikasi dari Pemprov Jatim. Tahun berikutnya tidak boleh ikut. Kejurprov bagi atlet sangat penting untuk menentukan rangking di kejuaraan," jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik menyatakan, sudah tidak ada solusi bagi KONI agar mendapatkan dana pembinaan di tahun 2019. Karena menurutnya, P APBD tahun ini telah disahkan. Sehingga tidak ada lagi pos anggaran yang bisa diserap untuk memberi dana pembinaan kepada KONI.
"Kata Wakil Wali Kota tadi ada solusi yang akan diambil dengan langkah yang akan didiskusikan dengan Tim Anggaran. Kami serahkan solusi ke Wawali, tapi kami mohon taat aturan," imbuhnya.
Junaedi menambahkan, dana tidak terduga juga tidak bisa diserap untuk memberikan hibah kepada KONI Kota Mojokerto. "Secara aturan jelas penggunaan data tak terduga misalnya untuk bencana alam. Kalau pakai dana tak terduga, kami belum paham teknisnya. Makanya kami lempar ke Wawali untuk mencari kerangka teknis solusinya," pungkasnya.
Eks KaBIN Marciano Norman Jadi Ketum KONI:
(sun/bdh)
