"Nggak mau menggunakan ini ya nggak masalah. Nanti kita simpan. Sewaktu ada PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan kita nggak perlu bikin lagi. Persiapan kalau ada PAW, kan kita simpan," ucap Yuliadi ketika dihubungi, Rabu (21/8/2019).
Baca juga: DPRD DKI Anggarkan Rp 1,3 M untuk Pin Emas |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting harus koordinasi dengan kita bentuknya, jangan sampai salah," ucap Yuliadi.
Yuliadi menyebut, replika atau pembuat pin anggota dewan tak mudah dijumpai. Berbeda dengan pin anggota Korpri untuk pegawai negeri sipil.
"Karena pin itu di mana-mana susah loh, nggak ada yang bikin. Nggak kaya pin Korpri, di pinggir jalan juga banyak di toko-toko," ucap Yuliadi.
Selain mendapatkan pin, anggota dewan akan mendapatkan jas. Kelengkapan itu disebut Yuliadi sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"(Permendagri) nomor 18, jadi fasilitas baju dan atribut. Atribut pengertiannya salah satunya pin," kata Yuliadi.
Pin itu, akan diserahkan kepada 106 anggota dewan setelah mereka dilantik pada 26 Agustus 2019. Semua anggota dewan mendapat tak peduli dia petahana atau baru menjadi anggota dewan.
"Setelah pelantikan kita kasih. Simbolis hanya empat orang dulu disematkan oleh kepala pengadilan tinggi," kata Yuliadi.
Sebelumnya diberitakan, PSI menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk para anggota Dewan hanya menghamburkan uang.
"Bahwa PSI menyadari bahwa pin penting sebagai identitas jabatan anggota Dewan. Kami persoalkan adalah biaya ini. Kenapa emas? Kita hitung dari anggaran yang ada berarti pin senilai Rp 5 juta untuk dipakai," ucap Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest saat dihubungi, Selasa (20/8).
Rian mengatakan anggaran pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar bisa dikurangi dengan mengubah bahan emas menjadi bahan lebih rendah, seperti kuningan. Ia mengatakan penghematan anggaran dari pengadaan pin emas bisa dialokasikan untuk program pemerintah lain yang lebih bermanfaat.
"Untuk apa, kita tidak sensitif di saat warga masih banyak yang tidak bisa akses air bersih, misalkan, susah akses sekolah untuk yang luar DKI. Masa ada penghamburan uang dengan pin senilai Rp 5 juta. Justru anggota Dewan itu pelayanan. Kami menolak dan kami tidak akan menggunakan pin bahan emas," tegas Rian.
Tonton juga video Rian Ernest PSI Bicara Rumor Parpol Cari Duit dari APBD DKI:
(aik/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini