Wacana Amendemen UUD 1945 Jadi Topik Rakernas Apkasi di Bali

Denpasar - Wacana amendemen UUD 1945 menjadi salah satu isu yang bakal dibahas oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Asosiasi yang beranggotakan seluruh bupati dari Indonesia ini bakal membahas wacana amandemen itu dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar di Bali.

"Karena tentu itu kan nantinya berpengaruh ke daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi Apkasi ingin mendengar aspirasi dari teman-teman bupati soal wacana itu, bagaimana baiknya menurut daerah, akan menjadi salah satu bahasan di Rakernas," kata Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/9/2019).

Anas mengatakan haluan negara bakal berimbas pada perencanaan daerah. Sehingga program-program perencanaan daerah bisa sejalan dengan apa yang menjadi program pemerintah.

"Misalnya soal pembangunan daya saing SDM kan butuh jangka panjang, jangan sampai nanti ganti pemimpin ganti kebijakan. Haluan negara penting mengatur yang pokok-pokok. Tentu teknis-teknis terkait perkembangan zaman bisa diimprovisasi dalam program pemerintah, tapi yang pokok diatur di haluan negara. Secara pribadi saya mendukung," ujarnya.

Baca juga: Wacana GBHN Mengemuka, JK Ungkap Efek Negatifnya

Anas sendiri belum tahu bagaimana sikap masing-masing bupati terhadap wacana ini. Dia berpendapat haluan negara perlu sebagai panduan membangun Indonesia ke depan.

"Haluan negara itu nantinya semacam pembangunan semesta berencana seperti yang pernah dicetuskan Bung Karno. Prinsipnya untuk memandu, 50-100 tahun bangsa ini ke depan," ujar Anas.

Selain soal haluan negara, sejumlah isu lain juga bakal disoroti APKASI. Di antaranya penyelerasan program pembagunan SDM sesuai arah kebijakan Presiden Joko Widodo dan penyelenggaraan Munas Apkasi pada 2020.

Baca juga: PAN: Revisi UU MD3 Harus Terbatas Pada Pasal Pimpinan MPR, Jangan Melebar

Selain rakernas, bakal ada pergelaran Apkasi Smart Regency Expo & Forum 2019 bertema 'Menuju Kabupaten Cerdas Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik' pada 21-23 Agustus 2019. Ada ekspo inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan berbagai kabupaten.

"Apkasi mendorong perubahan pelayanan publik berbasis TI. Tanpa TI, kita tidak akan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, murah, dan pasti," tutur Sekjen Apkasi Najmul Akhyar.

(ams/asp)