MPR Rekomendasikan Sistem Serupa GBHN, PP Muhammadiyah: Perlu Dikaji

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan rekomendasi untuk MPR periode berikutnya tentang perlunya menyusun sistem seperti dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). PP Muhammadiyah menyebut semua elemen masyarakat perlu membahas dengan matang terutama soal posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Dua hal yang perlu didiskusikan secara matang oleh seluruh elit bangsa, bukan hanya dari elit partai politik menurut saya, tapi juga kekuatan daerah dan kekuatan golongan yang dulu menjadi pilar utama MPR," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Zulkifli Hasan: MPR Siapkan Buku soal GBHN untuk Periode Berikutnya

Haedar mengatakan, hal pertama yang harus dibahas terkait posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dia meminta posisi MPR diperjelas.

"Apakah tetap menjadi lembaga tertinggi negara minus presiden dan wapres yang tidak dipilih oleh MPR dan tidak bertanggung jawab oleh MPR. Kalau seperti itu lembaga tinggi negara yang seperti apa?" kata Haedar.

"Juga keanggotaannya kan sudah mengalami reduksi, kalau dulu anggota MPR itu kan wakil politik, wakil daerah dan utusan golongan. Nah sekarang tinggal partai politik dan DPD. DPD pun masih minta eksistensi," sambungnya.

Kedua terkait substansi GBHN, dia meminta hal itu juga dikaji dengan matang. Haedar mengatakan harus wacana tersebut diperinci, misalnya ada pihak yang mewacanakan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.

Baca juga: MPR Rekomendasikan Sistem Serupa GBHN lewat Amandemen Terbatas UUD 1945

"Nah garis besar haluan negara itu seperti apa? Mestinya merupakan elaborasi lebih terurai dari prinsip dasar yang ada di preamble, mestinya jadi di situ kan ada tugas pemerintahan negara, cita-cita nasional. Kemudian juga 5 dasar Pancasila. Nah ketika garis besar haluan ini dielaborasi itu tentu tidak terlalu konkret," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifili Hasan membacakan pidato Panduan Sidang Paripurna dalam rangka sidang tahunan MPR tahun 2019. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Zulhas itu menyampaikan rekomendasi MPR periode ini ke MPR periode selanjutnya tentang perlunya menyusun sistem seperti dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama, lanjut Zulkifili, adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: MPR Rekomendasikan Amendemen Terbatas UUD 1945, PKS Masih Kaji

"Melalui perubahan terbatas terhadap UUD 1945," kata Zulkifili.

Alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN adalah negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. (yld/idn)